Pelaksanaan Ujian Akhir Semester di daerah yang baru saja dilanda bencana mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Menurutnya, situasi darurat yang dialami guru dan siswa harusnya mendapat perhatian khusus dari sekolah dan pemerintah daerah. Jangan sampai proses belajar justru mengabaikan kondisi mereka yang sedang berjuang.
“Kalau sekolah memaksakan UAS di daerah terdampak bencana, sementara guru dan siswanya masih dalam situasi darurat, itu jelas menunjukkan cacat empati secara institusional,” tegas Lestari dalam keterangannya, Senin lalu.
Pernyataannya ini bukan tanpa alasan. Di beberapa wilayah, misalnya, sekolah langsung menggelar ujian begitu banjir surut. Padahal, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sudah meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menyesuaikan jadwal UAS dengan kondisi pascabencana di masing-masing daerah.
Lestari melihat, sebenarnya ada ruang untuk lebih fleksibel. Pemda bisa menerapkan kebijakan belajar yang lebih menyesuaikan dengan realita di lapangan. Ia lantas mencontohkan langkah yang diambil Sekolah Sukma Bangsa di Aceh, yang memilih untuk meniadakan UAS berbasis penilaian pengetahuan semata.
Alih-alih mengejar target ujian, sekolah tersebut justru fokus pada pembelajaran yang bermakna pascabencana. Mereka mengedepankan aspek afeksi atau rasa. Peserta didik diajak untuk memahami kondisi teman-teman yang terdampak, mendiskusikan dampaknya, dan mencari tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu.
“Sekolah harusnya bisa jadi pusat pemulihan komunitas, bukan cuma tempat ujian,” ujar anggota Komisi X DPR RI itu. Ia punya usulan konkret: program “Sekolah Peduli”.
Program itu bisa diwujudkan dengan melibatkan guru dan siswa dalam kunjungan ke rumah-rumah korban, menggelar aksi sosial, atau bergotong royong membantu pemulihan fisik dan mental. Dari kegiatan semacam itulah, harap Lestari, akan tumbuh empati, solidaritas, dan nilai persatuan yang kuat hal-hal yang justru membentuk karakter peserta didik secara lebih mendalam.
Artikel Terkait
Iran Peringatkan AS agar Tak Eskalasi Militer di Selat Hormuz di Tengah Klaim Serangan Terbaru
Komisi Reformasi Polri Serahkan 10 Buku Rekomendasi ke Presiden, Usul Revisi UU hingga 2029
Presiden Prabowo Panggil Menteri Ekonomi Bahas Tekanan Rupiah dan Penguatan Fundamental
Kapolri Pastikan Seluruh Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Segera Direalisasikan