Ketua Komisi I Usulkan Pembentukan Kementerian Khusus Tangani Bencana

Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkominfo Meutya Hafid di Senayan, Senin lalu, sempat terhenti sejenak. Suasana berubah ketika Ketua Komisi I, Utut Adianto, menyampaikan keprihatinannya yang mendalam. Pikirannya tertuju pada ratusan korban bencana yang melanda sepanjang utara Sumatera, dari Aceh hingga Sumatera Barat.

"Dari pimpinan komisi, kita lupa tadi kita semua ikut berduka atas situasi nasional," ujar Utut, memecah kesunyian.

Suaranya terdengar berat. Ia menyebut angka korban jiwa yang hampir menyentuh seribu. "Jadi sudah hampir 1.000 yang wafat, yang hilang mungkin potensi juga masih besar," tambahnya, menggambarkan situasi yang ia sebut sangat memilukan.

Bencana itu bukan satu-satunya. Pikirannya juga melayang ke Jawa Tengah, tepatnya di daerah pemilihannya sendiri. Longsor di Banjarnegara telah merenggut nyawa. "Di Jateng di Dapil kami sesungguhnya sama, Bu, di Banjarnegara, Dapil saya yang wafat 17, yang belum ketemu 11," jelasnya sambil menyebut awal musibah berawal dari Majenang, Cilacap.

Menyaksikan rentetan musibah ini, Utut kemudian menyodorkan sebuah usulan yang ia anggap mendesak. Di hadapan Meutya Hafid, ia mengusulkan perlunya pembentukan kementerian khusus yang fokus menangani bencana.

"Artinya memang ke depan ini, mungkin kalau Ibu bisa ngomong sama Pak Presiden, ada perlunya juga disampaikan mungkin sudah adanya menteri bencana, penanggulangan bencana," papar politikus PDIP itu.

Gagasannya cukup rinci. Ia membayangkan kementerian itu nantinya memiliki direktorat jenderal yang menangani jenis bencana spesifik. "Jadi ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, dan dirjen satu lagi apa gitu," ujarnya.

Alasannya sederhana tapi kuat: ketahanan anggaran. Menurut Utut, APBN kita saat ini tidak dirancang untuk beban tanggap darurat yang masif dan beruntun. "Karena kalau angkanya sekarang ini APBN jelas nggak kuat," tegasnya. Logikanya, APBN lebih untuk belanja rutin, bukan menabung untuk dana darurat. Selama ini, semuanya baru dikeluarkan saat bencana sudah terjadi.

Usulan itu ia harap bisa disampaikan Meutya kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebuah pemikiran yang muncul dari keprihatinan nyata di lapangan, jauh dari keramaian politik ibukota.