Gubernur Sumbar Desak Prabowo Batalkan Pemotongan Anggaran Rp 2,6 Triliun

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, baru-baru ini mengirimkan surat resmi. Tujuannya ke Presiden Prabowo Subianto. Intinya, ia meminta agar pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 dibatalkan saja. Nilainya tak main-main: Rp 2,6 triliun. Dana sebesar itu, menurutnya, sangat krusial untuk menangani berbagai bencana hidrometeorologi yang terus melanda wilayahnya.

"Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai," ujar Mahyeldi, seperti dikutip Antara pada Kamis lalu.

Permintaan dari Padang ini ternyata bukan satu-satunya. Di sisi lain, pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri mengaku telah menerima banyak sekali aspirasi serupa dari berbagai daerah. Intinya sama: meminta keringanan terkait kebijakan efisiensi anggaran, yang rencananya akan dialihkan untuk penanganan bencana.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, membenarkan hal itu saat berbincang dengan para wartawan di Jakarta, Jumat (5/12).