Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk, MPR Gelar Diskusi Darurat

imbuhnya. Ia pun mengkritik konsep demokrasi Pancasila yang dianggapnya terlalu kabur dan elastis. Karena tidak punya definisi operasional yang jelas, konsep itu mudah ditafsirkan sesuai kepentingan penguasa. "Nilai-nilai seperti musyawarah atau hikmat kebijaksanaan bisa ditafsirkan sesuai selera pemimpin," katanya. Bahkan, berbagai penelitian menyebut model ini cenderung menekan oposisi dan mengorbankan kelompok minoritas demi harmoni semu.

Narasumber lain, Novrizal, punya penekanan berbeda. Baginya, penguatan demokrasi hanya mungkin jika negara memberi ruang bagi partisipasi publik yang bermakna meaningful participation. Selama ini, demokrasi kita terjebak pada prosedur belaka: pemilu dan keterwakilan formal.

tuturnya. Prinsip partisipasi bermakna itu, menurutnya, sudah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dan harus dijalankan betul.

Dr. Rasminto, menyoroti sisi konstitusional. Amandemen UUD 1945 dulu bertujuan memperkuat demokrasi dan HAM. Tapi tujuan itu belum sepenuhnya terwujud. Buktinya? Persoalan substansial dalam praktik ketatanegaraan masih banyak. Ia mencatat, dalam kurun 2019-2025 saja ada 125 permohonan judicial review terhadap undang-undang, dengan omnibus law jadi yang terbanyak.

ucapnya. Kesenjangan literasi politik masyarakat juga jadi masalah. Solusinya, menurut Rasminto, dengan memperkuat bab kedaulatan rakyat dalam konstitusi. Sistem pemilu dan partai politik juga perlu dibenahi, transparansi pendanaan politik harus ditegakkan, agar oligarki tak mendapat tempat.

pungkasnya.

Dengan segudang masukan kritis itu, diskusi ini diharapkan bukan sekadar wacana. Seluruh pandangan yang mengalir akan jadi bahan penting bagi MPR RI untuk merumuskan strategi ke depan memperkuat demokrasi, memastikan kedaulatan rakyat bukan sekadar kata, dan mendorong terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan akuntabel. Jalan masih panjang.