Pramono Anung Buka Pintu Sponsor untuk Nama Halte dan Taman di Jakarta

Di tengah tuntutan pembangunan yang makin tinggi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencari cara-cara baru untuk mengisi kas daerah. Salah satu peluang yang sedang digarap serius adalah skema naming rights. Jadi, jangan heran kalau ke depan nama-nama halte, taman, atau ruang publik lain di ibu kota mungkin akan disertai nama sponsor.

Pramono membuka peluang itu seluas-luasnya. "Semuanya sekarang boleh dilakukan yang disebut naming rights," ujarnya.

"Halte boleh, apa saja boleh, selama memberikan kontribusi pemasukan bagi DKI Jakarta," tegasnya saat membuka pertemuan tingkat tinggi di Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Menurutnya, kerja sama semacam ini bukan cuma urusan duit. Kolaborasi dengan swasta justru bisa memperindah wajah kota. Ia menyebut ini sebagai bagian dari creative financing alias pendanaan kreatif yang perlu dioptimalkan oleh para wali kota dan bupati.

"Saya minta mereka mengoptimalkan peluang kerja sama dengan perusahaan atau perseorangan untuk memperindah Jakarta," jelas Pramono.

Nyatanya, mengandalkan APBD saja sudah tak cukup. Tekanan untuk menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur yang layak kian besar. Nah, skema naming rights ini diharap bisa jadi solusi. Fasilitas seperti taman, jalur pejalan kaki, hingga ruang terbuka bisa dikelola bersama swasta. Fungsinya tetap untuk masyarakat, hanya saja tampilannya mungkin lebih menarik dengan sentuhan sponsor.

Di sisi lain, Pramono melihat antusiasme yang mulai tumbuh. Beberapa pihak, katanya, sudah menunjukkan ketertarikan untuk mensponsori ruang-ruang kota yang sedang direvitalisasi. Bahkan, skema ini bisa diperluas lewat program CSR perusahaan.

Harapannya jelas. Dengan pendanaan alternatif ini, penataan kota bisa lebih cepat. Bayangkan saja, pembuatan taman-taman kecil, penghijauan di kolong jalan tol, atau peremajaan halte bus bisa berjalan tanpa harus menunggu alokasi anggaran yang rumit.

"Dengan cara-cara seperti itulah kita bangun Jakarta bersama," pungkas Pramono.

Ia meyakini, jika kolaborasi ini berjalan mulus, Jakarta bisa tampil lebih modern dan nyaman. Dan yang penting, tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Intinya, membuka ruang bagi partisipasi warga dan dunia usaha dalam membangun ibu kota.