“Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat,” saran Tito.
Ia pun memberi contoh nyata. Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif bahkan di tengah gempuran pandemi Covid-19. Rahasianya? Basis UMKM yang kuat dan kebijakan yang pro-usaha.
“Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses,” jelas Tito.
Data Yogyakarta itu penting. Sebab, tak bisa dipungkiri, banyak Pemda masih bergantung pada anggaran dari pusat. Sementara itu, belanja pegawai dan operasional rutin sudah menghabiskan porsi besar. Solusinya, selain menggandeng pengusaha, adalah menciptakan iklim berusaha yang mudah. Tata kelola perizinan yang cepat dan pasti menjadi kunci.
Di sisi lain, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) disebut Tito sudah membuktikan manfaatnya. Layanan satu atap ini mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian bagi investor. Saat ini, sudah ada 296 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” pungkasnya.
Intinya, kolaborasi dan kemudahan berusaha bukan lagi sekadar wacana. Itu adalah kebutuhan mendesak jika daerah ingin mandiri dan ekonominya benar-benar tumbuh.
Artikel Terkait
4 Maret dalam Catatan Sejarah: Dari Penobatan Frederick I hingga Berdirinya Batavia
DPR Desak Pemerintah Lindungi PMI di Timur Tengah yang Memanas
OJK Uji Coba Produk Investasi Mirip Reksa Dana untuk Aset Kripto
Barcelona Menang 3-0, Atletico Madrid Lolos ke Final Copa del Rey