“Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat,” saran Tito.
Ia pun memberi contoh nyata. Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif bahkan di tengah gempuran pandemi Covid-19. Rahasianya? Basis UMKM yang kuat dan kebijakan yang pro-usaha.
“Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses,” jelas Tito.
Data Yogyakarta itu penting. Sebab, tak bisa dipungkiri, banyak Pemda masih bergantung pada anggaran dari pusat. Sementara itu, belanja pegawai dan operasional rutin sudah menghabiskan porsi besar. Solusinya, selain menggandeng pengusaha, adalah menciptakan iklim berusaha yang mudah. Tata kelola perizinan yang cepat dan pasti menjadi kunci.
Di sisi lain, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) disebut Tito sudah membuktikan manfaatnya. Layanan satu atap ini mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian bagi investor. Saat ini, sudah ada 296 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” pungkasnya.
Intinya, kolaborasi dan kemudahan berusaha bukan lagi sekadar wacana. Itu adalah kebutuhan mendesak jika daerah ingin mandiri dan ekonominya benar-benar tumbuh.
Artikel Terkait
Ratusan Amunisi Ilegal Digagalkan di Kontrakan Meruya
Hakordia 2025: KPK Gaungkan Satukan Aksi, Basmi Korupsi
Polisi Palopo Ubah Motor Pribadi Jadi Penjemput Sampah di Gang Sempit
Gubernur DKI Bantah Klaim Jakarta Kota Terpadat, Sebut Peringkatnya Jauh di Bawah