Tito Karnavian: Kepala Daerah, Ajak Kadin Garap Potensi Ekonomi Lokal!

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian punya pesan tegas buat para kepala daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Tujuannya jelas: memperkuat ekosistem usaha dan akhirnya mendongkrak pendapatan asli daerah. Menurut Tito, sinergi antara Pemda dan pelaku usaha inilah kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

“Bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan, yang enggak memiliki insting bisnis, sudahlah undang saja teman-teman pengusaha itu,” ucap Tito.

“Mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, setiap kabupaten punya perwakilan, undang saja Kadin-nya datang,” tambahnya.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2025 di The Park Hyatt Jakarta, Senin lalu. Tito menilai, menghidupkan sektor swasta adalah langkah mutlak. Motor penggerak ekonomi daerah harus berasal dari sana. Dengan begitu, akan terbuka ruang-ruang ekonomi baru dan ketergantungan pada transfer dana pusat bisa dikikis.

Faktanya, banyak daerah punya potensi luar biasa. Ambil contoh pariwisata, pertanian, atau kekayaan alam lainnya. Sayangnya, potensi itu seringkali mentah begitu saja. Minimnya perspektif bisnis di tubuh birokrasi disebut Tito sebagai salah satu penyebabnya.

“Potensi kelautan apalagi belum tereksplor, bukan main (kekayaannya),” terangnya.

Belum lagi soal sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan 69 persennya berada di usia produktif, peluang sebenarnya sangat besar. Asalkan dikelola dengan pendekatan kewirausahaan yang tepat.

Karena itu, Tito menekankan pentingnya kepala daerah punya cara pandang entrepreneur. Kalau belum, ya libatkan saja yang sudah ahli. Di sinilah peran Kadin dinilai strategis. Mereka bisa membantu Pemda melihat peluang yang mungkin tak terpikirkan oleh birokrat.

“Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat,” saran Tito.

Ia pun memberi contoh nyata. Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif bahkan di tengah gempuran pandemi Covid-19. Rahasianya? Basis UMKM yang kuat dan kebijakan yang pro-usaha.

“Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses,” jelas Tito.

Data Yogyakarta itu penting. Sebab, tak bisa dipungkiri, banyak Pemda masih bergantung pada anggaran dari pusat. Sementara itu, belanja pegawai dan operasional rutin sudah menghabiskan porsi besar. Solusinya, selain menggandeng pengusaha, adalah menciptakan iklim berusaha yang mudah. Tata kelola perizinan yang cepat dan pasti menjadi kunci.

Di sisi lain, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) disebut Tito sudah membuktikan manfaatnya. Layanan satu atap ini mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian bagi investor. Saat ini, sudah ada 296 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” pungkasnya.

Intinya, kolaborasi dan kemudahan berusaha bukan lagi sekadar wacana. Itu adalah kebutuhan mendesak jika daerah ingin mandiri dan ekonominya benar-benar tumbuh.