Tim KPK Terbang ke Arab Saudi, Selidiki Kasus Kuota Haji yang Rugikan Negara Triliunan

Kasus korupsi kuota haji masih terus panas di tangan KPK. Penyidik bahkan sudah terbang ke Arab Saudi untuk mengecek langsung soal pemberian kuota itu. Langkah ini menunjukkan penyelidikan semakin serius.

Meski sudah naik ke tingkat penyidikan, sampai detik ini belum ada satu pun tersangka yang diumumkan. Prosesnya masih berjalan, pemeriksaan terhadap berbagai pihak masih terus digelar.

Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengungkap temuan menarik. Katanya, ada sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang bisa memberangkatkan jemaah, padahal izin operasionalnya saja tidak punya.

"Jadi terkait penyelenggaraan ibadah haji ini, dan juga fakta-fakta yang ditemukan penyidik, ada sejumlah PIHK yang belum mempunyai izin untuk bisa menyelenggarakan ibadah haji khusus, tapi kemudian dalam praktiknya menyelenggarakan,"

Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11) lalu.

Kasus ini berawal dari kuota tambahan 20 ribu jemaah di tahun 2024, saat Yaqut Cholil Qoumas memimpin Kemenag. Kuota itu didapat setelah lobi Presiden Jokowi ke Arab Saudi, dengan harapan bisa memangkas antrean panjang haji reguler yang bisa sampai 20 tahun lebih.

Nah, awalnya kuota Indonesia cuma 221 ribu. Setelah ditambah, jadi 241 ribu. Tapi masalah muncul saat pembagiannya: separuh untuk reguler, separuh lagi untuk haji khusus. Padahal, aturannya kan cuma 8% dari total kuota yang boleh dialokasikan untuk haji khusus.

Alhasil, kebijakan itu bikin ribut. Sekitar 8.400 calon jemaah reguler yang sudah antre lebih dari 14 tahun dan seharusnya kebagian jatah, malah gagal berangkat. KPK menduga ada kerugian negara yang mencapai angka fantastis, sekitar Rp 1 triliun. Aset-aset seperti rumah, mobil, hingga uang dolar pun sudah disita.

Tim Penyidik Turun Tangan Langsung di Arab

Baru-baru ini, Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, buka suara. Dia mengonfirmasi bahwa tim penyidiknya sudah berada di Arab Saudi. Tujuannya jelas: mengecek langsung soal pemberian kuota dan fasilitas untuk jemaah.

Mereka menyambangi KBRI dan tentu saja, Kementerian Haji Arab Saudi. Menurut Asep, kunjungan ini penting untuk mendapatkan informasi yang pasti dan akurat dari sumbernya langsung.

"Penyidik sudah berangkat, sudah ada di sana. Pertama yang dikunjungi itu adalah KBRI, kemudian ke Kementerian Haji-nya Arab Saudi,"

Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12).

Dia menambahkan, tim akan berada di sana kurang lebih seminggu. Beberapa informasi dan dokumentasi awal sudah mulai dikirimkan ke Jakarta. "Foto-foto dan lain-lain sudah disampaikan ke kami," ujarnya.

Langkah ini menunjukkan KPK tak main-main. Mereka ingin memastikan setiap detail kasus ini terungkap tuntas, dari hulu ke hilir. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.