Rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin lalu, menyoroti sebuah pola yang menurut BNPB sudah terlalu sering terjadi. Raditya Jati, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, tak menampik bahwa curah hujan ekstrem memang jadi pemicu. Namun begitu, dia melihat ada kecenderungan untuk menjadikan hujan sebagai 'kambing hitam' utama saat bencana melanda.
"Nah, ini yang sering kali terjadi," ujar Raditya.
"Mereka menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga merasa tidak siap. Padahal, kalau kita tilik lebih dalam, akar masalahnya seringkali ada di tata ruang yang bermasalah."
Bagi Raditya, pemahaman soal mitigasi bencana harus benar-benar dimiliki oleh para kepala daerah. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda. Mulai dari cara menetapkan status darurat, melakukan kajian cepat, hingga mengkoordinasikan BPBD dan perangkat daerah lain, semuanya perlu dipahami secara menyeluruh.
"Yang paling penting kan kepala daerah paham. Jangan sampai selalu menunggu bencana terjadi baru kemudian panik minta bantuan pusat," tegasnya.
Dampak dari tata ruang yang amburadul ini, lanjutnya, langsung dirasakan masyarakat. Ambil contoh wilayah Jabodetabekpunjur. Menurut data satelit yang dimiliki BNPB, masih banyak sekali permukiman yang berdiri tepat di bantaran sungai melanggar ketentuan sempadan yang ada.
Artikel Terkait
Machado Serahkan Nobel Perdamaiannya ke Trump, Meski Tak Bisa Dialihkan
Fortuner Ringsek Jadi Penahan, Nyawa Pengendara Motor Selamat dari Truk yang Meluncur Mundur
Sekolah Rakyat: Dari Lorong Asrama Subuh Menuju Pemutus Rantai Kemiskinan
Setelah Pensiun, Mantan Sekjen Kemnaker Diduga Terima Aliran Rp 12 Miliar