Kabar baik datang dari Kementerian Sosial. Setelah sempat dihentikan status kepesertaannya awal tahun ini, puluhan ribu orang kini dipastikan kembali mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Mereka adalah bagian dari 11 juta peserta PBI JKN yang terdampak pemutakhiran data pemerintah pada Februari 2026 lalu.
Menurut Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, dari sekian banyak yang dinonaktifkan, sudah ada 44.500 orang yang berhasil direaktivasi. Rinciannya, sekitar 42 ribu orang kembali aktif sebagai peserta PBI JKN. Sementara itu, sekitar 2.133 orang lainnya beralih ke segmen mandiri atau malah mendapat bantuan iuran dari pemerintah daerah, terutama di kawasan yang sudah menerapkan Universal Health Coverage.
“Dari jumlah itu sudah 44.500 yang sudah reaktivasi reguler, dengan rincian 42 ribu aktif kembali sebagai PBI JKN, dan 2.133 beralih segmen mandiri atau PBI dari pemerintah daerah terutama ini daerah-daerah yang sudah Universal Health Coverage/UHC,” jelas Gus Ipul, Selasa (3/3/2026).
Proses pemutakhiran ini memang bukan hal sepele. Tujuannya jelas: memastikan bantuan iuran kesehatan benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan, yaitu mereka yang masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin (Desil 1-5) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Di sisi lain, peserta yang dinilai lebih mampu berada di Desil 6-10 dialihkan untuk membayar iuran secara mandiri.
Gus Ipul, yang juga Sekjen PBNU ini, menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah lebih dulu mengambil langkah cepat. Sebanyak 106.153 peserta PBI JKN yang merupakan penyintas penyakit kronis telah direaktivasi secara otomatis oleh Kemensos. Ini tentu langkah krusial untuk melindungi kelompok rentan.
Namun begitu, pekerjaan di lapangan masih panjang. Untuk mengecek validitas data, Kemensos mengerahkan lebih dari 30 ribu pendamping PKH. Mereka turun bersama tim Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan verifikasi satu per satu. Prosesnya masih berjalan sampai sekarang.
“Proses PBI JKN ini akan terus berlangsung setiap bulannya karena sekali lagi data sosial itu dinamis,” ujar Gus Ipul menegaskan.
Jadi, meski sempat menimbulkan kecemasan, proses verifikasi ini dinilai berjalan produktif. Intinya, pemerintah berusaha menempatkan bantuannya tepat sasaran. Bagi yang belum kembali aktif, harapannya proses verifikasi lapangan segera menyelesaikan status mereka.
Artikel Terkait
Prabowo Sahkan Perpres untuk Sinkronkan Layanan Kesehatan dari Pusat hingga Desa
Mayat Pria Tak Dikenal Ditemukan di Kebun Jagung Bogor
Kapolda Riau Minta Maaf dan Copot 28 Personel Polsek Panipahan
Ade Govinda dan Gloria Jessica Kolaborasi dalam Album Blue Bertema Patah Hati