Rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin lalu, menyoroti sebuah pola yang menurut BNPB sudah terlalu sering terjadi. Raditya Jati, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, tak menampik bahwa curah hujan ekstrem memang jadi pemicu. Namun begitu, dia melihat ada kecenderungan untuk menjadikan hujan sebagai 'kambing hitam' utama saat bencana melanda.
"Nah, ini yang sering kali terjadi," ujar Raditya.
"Mereka menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga merasa tidak siap. Padahal, kalau kita tilik lebih dalam, akar masalahnya seringkali ada di tata ruang yang bermasalah."
Bagi Raditya, pemahaman soal mitigasi bencana harus benar-benar dimiliki oleh para kepala daerah. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda. Mulai dari cara menetapkan status darurat, melakukan kajian cepat, hingga mengkoordinasikan BPBD dan perangkat daerah lain, semuanya perlu dipahami secara menyeluruh.
"Yang paling penting kan kepala daerah paham. Jangan sampai selalu menunggu bencana terjadi baru kemudian panik minta bantuan pusat," tegasnya.
Dampak dari tata ruang yang amburadul ini, lanjutnya, langsung dirasakan masyarakat. Ambil contoh wilayah Jabodetabekpunjur. Menurut data satelit yang dimiliki BNPB, masih banyak sekali permukiman yang berdiri tepat di bantaran sungai melanggar ketentuan sempadan yang ada.
"Kami punya datanya. Banyak rumah yang persis melanggar batas sempadan sungai," ungkap Raditya.
Padahal, fungsi sempadan sungai itu jelas: sebagai pelindung dari erosi, banjir, sekaligus penjaga ekosistem. Ketika kawasan itu beralih fungsi jadi permukiman, ya risiko bencana otomatis meningkat. Itu fakta yang tak terbantahkan.
Raditya kemudian menyampaikan sebuah analogi yang cukup tajam. Menurutnya, fenomena alam baru akan disebut sebagai bencana jika menimbulkan korban dan kerusakan.
"Gunung meletus tapi tidak ada korban jiwa, itu namanya fenomena alam biasa. Tugas kita, terutama bapak-ibu di daerah, adalah memastikan bahwa setiap fenomena alam tidak berubah jadi bencana yang merugikan. Itu intinya," terangnya.
Poinnya sederhana: persiapan dan pencegahan di level daerah adalah kunci. Tanpa itu, menyalahkan hujan hanya akan jadi pengulangan cerita yang usang.
Artikel Terkait
Ketua Komisi II DPR Usul Ambang Batas Parlemen Diterapkan hingga ke Daerah
Mendikti Temukan 7.000 Data Anomali UTBK, Kecurangan Terdeteksi Dini
Bareskrim Ungkap Transaksi Narkoba Jaringan The Doctor Capai Rp 211 Miliar
Pemprov DKI Jadwalkan Tiga Kali Pemadaman Lampu Serentak Sepanjang 2026, Mulai dari Hari Bumi