Rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin lalu, menyoroti sebuah pola yang menurut BNPB sudah terlalu sering terjadi. Raditya Jati, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, tak menampik bahwa curah hujan ekstrem memang jadi pemicu. Namun begitu, dia melihat ada kecenderungan untuk menjadikan hujan sebagai 'kambing hitam' utama saat bencana melanda.
"Nah, ini yang sering kali terjadi," ujar Raditya.
"Mereka menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga merasa tidak siap. Padahal, kalau kita tilik lebih dalam, akar masalahnya seringkali ada di tata ruang yang bermasalah."
Bagi Raditya, pemahaman soal mitigasi bencana harus benar-benar dimiliki oleh para kepala daerah. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda. Mulai dari cara menetapkan status darurat, melakukan kajian cepat, hingga mengkoordinasikan BPBD dan perangkat daerah lain, semuanya perlu dipahami secara menyeluruh.
"Yang paling penting kan kepala daerah paham. Jangan sampai selalu menunggu bencana terjadi baru kemudian panik minta bantuan pusat," tegasnya.
Dampak dari tata ruang yang amburadul ini, lanjutnya, langsung dirasakan masyarakat. Ambil contoh wilayah Jabodetabekpunjur. Menurut data satelit yang dimiliki BNPB, masih banyak sekali permukiman yang berdiri tepat di bantaran sungai melanggar ketentuan sempadan yang ada.
Artikel Terkait
Pak, Ada Paket: Polisi Bobol Kamar Homestay untuk Ringkus Pencuri Motor di Yogyakarta
Nurul Arifin Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan WNI di Iran yang Bergejolak
Unsri Skorsing Mahasiswa PPDS Terbukti Lakukan Perundungan
Guru SMK di Jambi Dikeroyok Murid, Komisi X DPR Soroti Krisis Karakter