Jawa Tengah Pimpin Pendataan Keluarga, Data 10,9 Juta KK Jadi Pedoman Kebijakan

Di ruang Auditorium Kemendukbangga yang ramai, suasana terasa hangat. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, baru saja menerima sebuah piagam penghargaan. Acara itu adalah rangkaian dari Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025.

Usai menerima penghargaan, Yasin menjelaskan betapa pentingnya data-data yang telah berhasil dikumpulkan. Menurutnya, angka-angka ini bisa memberikan gambaran nyata tentang kondisi keluarga di Jawa Tengah. Mulai dari yang berkaitan dengan keluarga berencana, hingga kelompok-kelompok yang masuk kategori rentan.

"Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya," ujar Taj Yasin melalui keterangan tertulis pada Rabu (26/11/2025).

"Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)," tambahnya.

Lalu, seberapa besar skalanya? Berdasarkan data dari DP3AKB Provinsi Jateng, jumlahnya tidak main-main. Tercatat ada 10.941.764 keluarga yang berhasil diputakhirkan datanya secara nasional pada 2025.

Dari lautan angka itu, terpetakan dengan jelas kondisi demografinya. Ada 132.170 keluarga yang memiliki anak di bawah dua tahun (baduta). Sementara balita jumlahnya jauh lebih besar, mencapai 1.168.499. Di sisi lain, keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS), di mana istri berusia 15-49 tahun, jumlahnya sangat signifikan: 5.424.614. Tidak ketinggalan, lansia juga menjadi bagian penting dengan angka mencapai 5.131.488.

Namun begitu, bagi Yasin, penghargaan ini bukanlah tujuan akhir. Ia punya harapan yang lebih besar. Ia mengungkapkan keinginannya agar semua lembaga dan instansi pemerintah memanfaatkan data ini sebagai mercusuar pedoman utama dalam mengambil setiap keputusan.

Faktanya, Pemprov Jateng sendiri sudah menjalankan banyak program yang bersumber dari data-data tersebut. Beberapa di antaranya adalah Kecamatan Berdaya, Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal, PAUD, dan program PKK. Bahkan upaya pengentasan kemiskinan pun disusun berdasarkan informasi ini.

"Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana kedepannya," tegasnya.

"Itu harapan dari pendataan ini," tutup Taj Yasin, menegaskan komitmennya.