Persoalan ketimpangan gender di Indonesia, khususnya di dunia politik, kembali mendapat sorotan. Kali ini, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat yang menyuarakan keprihatinannya. Ia menekankan, butuh upaya kolektif untuk memastikan partisipasi perempuan tidak hanya ada, tetapi juga benar-benar bermakna dalam kehidupan berbangsa.
Menurut Lestari, dinamika kehidupan bernegara kita masih diwarnai fragmentasi politik. Tak hanya itu, masalah ketimpangan representasi gender pun belum juga teratasi hingga hari ini.
Pernyataan itu disampaikannya secara daring dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Selasa (25/11/2025). Hadirinnya adalah para pengurus dan anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang berkumpul di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta.
Lestari menggambarkan situasi yang cukup memprihatinkan. Sistem demokrasi Indonesia, katanya, sedang kelelahan. Ia butuh nafas baru agar bisa berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa UUD 1945 sebenarnya sudah memberikan fondasi yang kuat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan setiap warga negara punya hak yang sama. Dari situ, kewajiban negara untuk menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender seharusnya tidak perlu diragukan lagi.
Namun begitu, tantangan nyatanya adalah bagaimana negara bisa benar-benar hadir dan memastikan amanat konstitusi itu terwujud dalam praktik. Itu PR besar.
Artikel Terkait
Natal 2025: Dana Rp 47 Miliar Dikonsentrasikan untuk Bansos dan Beasiswa
Komjen Suyudi Ario Seto Raih Penghargaan Berkat Gagasan Indonesia Bersinar
Fadli Zon Raih Gelar Tokoh Penggerak Pelestarian Budaya di detikcom Awards 2025
Wihaji Persembahkan Penghargaan Pencegahan Stunting untuk Para Penyuluh di Daerah 3T