Mereka secara khusus menguji Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Dalam petitumnya, para pemohon merasa hak konstitusional mereka sebagai warga negara untuk mengawasi pemerintahan terutama lembaga yang dipilih lewat pemilu terganggu.
Lewat situs resmi MKRI, Ikhsan menegaskan bahwa gugatan ini bukan bentuk kebencian terhadap DPR atau partai politik. "Ini murni kepedulian untuk berbenah," katanya, Kamis (20/11).
Menurutnya, langkah ini diambil agar tidak ada lagi korban jiwa akibat kebuntuan kontrol terhadap kinerja dewan.
Artikel Terkait
Hexindo Gelar RUPSLB Usai Mundurnya Dua Direktur Asal Jepang
Ahli Ingatkan Pentingnya Konsistensi Orang Tua Atasi Kecanduan Gadget pada Anak
PLN Pastikan Tarif Listrik Tak Naik pada Triwulan II 2026
Inter Milan Tumbangkan Como 4-3 dalam Laga Dramatis, Puncak Klasemen Makin Kokoh