Bangladesh Resmi Minta India Ekstradisi Mantan PM Sheikh Hasina Terpidana Mati

Bangladesh secara resmi meminta India agar segera mengembalikan mantan Perdana Menteri mereka, Sheikh Hasina, untuk menjalani hukuman. Permintaan ekstradisi ini diajukan setelah pengadilan di Dhaka menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Hasina atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut laporan, Sheikh Hasina melarikan diri ke India usai digulingkan oleh sebuah pemberontakan massal pada Agustus 2024. Kepergiannya itu turut memicu ketegangan dalam hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga tersebut. Saat ini, keberadaannya di India diduga disembunyikan.

Vonis hukuman mati juga dijatuhkan secara in absentia kepada Asaduzzaman Khan Kamal, mantan Menteri Dalam Negeri di era Hasina. Keduanya dinyatakan bersalah karena terlibat dalam penumpasan mematikan terhadap aksi protes yang dipimpin oleh mahasiswa setahun sebelumnya. Pihak berwenang Bangladesh meyakini bahwa Kamal juga sedang bersembunyi di India.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam pernyataannya menegaskan bahwa India memiliki tanggung jawab untuk mengekstradisi kedua terpidana tersebut. Mereka juga memperingatkan bahwa melindungi Sheikh Hasina akan dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat dan sebuah bentuk penghinaan terhadap proses hukum.

Di sisi lain, pemerintah India disebutkan tetap berkomitmen untuk mendukung kepentingan terbaik rakyat Bangladesh, termasuk dalam hal stabilitas, perdamaian, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Masa kepemimpinan Sheikh Hasina selama 15 tahun kerap dikaitkan dengan berbagai pelanggaran HAM, mulai dari penahanan massal hingga pembunuhan di luar hukum terhadap para penentang politiknya.

Pernah ada wacana dari Bangladesh untuk meminta Interpol mengeluarkan red notice bagi Hasina, namun hingga kini belum terealisasi. Sementara itu, pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyambut baik putusan pengadilan tersebut dan menyebutnya sebagai keputusan bersejarah. Yunus juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban umum.