Kader Gerindra Serentak Tolak Rencana Bergabungnya Budi Arie Setiadi

Partai Gerindra mengalami fenomena politik yang jarang terjadi, di mana kader-kadernya di berbagai daerah secara serempak menyuarakan penolakan terhadap rencana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung dengan partai berlambang Garuda tersebut.

Pengamat Soroti Perlawanan Internal Gerindra

Adi Prayitno, seorang pengamat politik, menyoroti resistensi masif ini sebagai pelajaran berharga. Ia menyatakan bahwa partai politik tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan semata. "Ini mungkin pertama kali dalam sejarah politik Indonesia di mana seorang figur ingin bergabung dengan partai, justru ditolak oleh kader-kadernya sendiri," ujar Adi Prayitno.

Peta Penolakan Kader Gerindra di Seluruh Indonesia

Gelombang penolakan terhadap rencana Budi Arie bergabung dengan Gerindra menyebar luas dari Jawa Timur hingga Sumatera. DPC Gerindra Gresik dengan tegas menyatakan bahwa partai mereka adalah wadah perjuangan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar alat pemburu kekuasaan.

Suara Penolakan dari Jawa Timur

DPC Gerindra Sidoarjo bahkan mengusulkan langsung kepada Prabowo Subianto untuk menolak keinginan Budi Arie. Mereka menilai kehadiran Budi Arie berpotensi merusak nama baik partai dan ketua umumnya. Sementara itu, DPC Gerindra Kota Batu menegaskan sikapnya, "Apabila motifnya hanya untuk mencari suaka politik, sudah pasti Gerindra akan menolak. Partai ini dipenuhi oleh loyalis-loyalis Pak Prabowo sejati."

Penolakan serupa juga datang dari DPC Tulungagung yang menegaskan komitmennya untuk tidak menjadikan Gerindra sebagai tempat suaka politik. Gelombang penentangan ini bahkan meluas ke wilayah-wilayah strategis seperti Jakarta Timur, Garut, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Gerindra Bukan Partai Karbitan

Kader Gerindra Jakarta Timur menekankan bahwa partai mereka memiliki sistem kaderisasi yang sistematis dan berjenjang dari tingkat bawah. Mereka menampik klaim dari relawan Projo yang mengaku loyal kepada Prabowo. "Yang setia mendampingi Prabowo Subianto sejak lama adalah kader-kader Gerindra. Bukan mereka yang baru muncul belakangan dan mengklaim memberikan dukungan politik," tegas pernyataan kader Jakarta Timur.

Kekhawatiran dari Daerah

DPC Gerindra Garut menyatakan penolakannya dengan alasan menjaga marwah partai yang selalu konsisten dengan proses rekrutmen berjenjang. Di Sumatera Utara, kader Gerindra mengungkapkan kekhawatiran bahwa bergabungnya pihak tertentu dapat mengurangi respek publik terhadap pemerintah dan presiden, yang pada akhirnya berdampak negatif bagi partai.

Kader Gerindra Sumatera Selatan juga menegaskan bahwa partai seharusnya diisi oleh mereka yang telah memberikan perjuangan, totalitas, dan loyalitas kepada Prabowo sejak awal, bukan oleh figur yang baru muncul belakangan namun mengklaim diri paling loyal.

Pelajaran Politik: Esensi Berpartai yang Sesungguhnya

Adi Prayitno menilai bahwa fenomena penolakan ini memberikan pelajaran politik yang penting, bahwa berpartai merupakan pilihan ideologis, bukan sekadar instrumen untuk melompat meraih kekuasaan. "Yang terpenting, jika ada orang yang hanya berniat bergabung dengan partai politik untuk mengejar jabatan dan mendapatkan kekuasaan, seharusnya orang semacam ini memang ditolak. Karena niat seperti inilah yang dapat merusak citra dan marwah partai di masa depan," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa partai politik memiliki fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang berjenjang dari tingkat bawah, bukan sekadar alat untuk mendapatkan kekuasaan. Berpartai adalah pilihan untuk berjuang secara ideologis dan filosofis, dekat dengan rakyat, dan berkontribusi menyelesaikan persoalan kebangsaan. "Berjuang itu harus dari awal. Menjadi kader partai itu harus melalui proses berjenjang. Menjadi loyalis tidak bisa tiba-tiba hanya main di akhir, tapi harus berproses dari awal, dari bawah," pungkas Adi Prayitno.

Fenomena penolakan massal ini menjadi peringatan keras bagi figur-figur populer yang memandang enteng proses berpartai, seakan partai hanya menjadi instrumen untuk melompat ke posisi lebih tinggi demi meraih kekuasaan dan perlindungan politik.