Permohonan Maaf PDIP Jatim Usai OTT KPK Terhadap Bupati Ponorogo

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Ponorogo. Permohonan maaf ini disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Jumat malam.

Pernyataan Resmi dan Evaluasi Internal PDIP

Dalam pernyataannya, Said Abdullah mengakui bahwa Bupati Sugiri dinilai belum amanah dalam memimpin. "Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya," ujar Said kepada wartawan.

Peristiwa OTT KPK ini akan menjadi bahan evaluasi mendalam bagi PDIP Jawa Timur. Partai berkomitmen untuk melakukan pembenahan internal dan memperbaiki sistem pembinaan kader. Langkah ini diambil agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Komitmen Anti Korupsi dan Reformasi Sistem Pilkada

PDIP juga bertekad memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah. Tujuannya untuk menghindari pilkada berbiaya mahal yang berpotensi mendorong calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi. Said menegaskan, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.

"Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, khususnya KPK, dalam melakukan pemberantasan korupsi," tegas Said Abdullah.

Menghormati Proses Hukum dan Independensi KPK

PDIP Jawa Timur menyatakan penghormatan penuh terhadap kewenangan dan proses hukum yang sedang dijalankan KPK. Meski demikian, pihaknya mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersaku hingga adanya ketetapan hukum yang berkekuatan tetap.

Partai mengungkapkan komitmennya untuk tidak mempengaruhi atau mengintervensi proses hukum yang berlangsung. Sikap ini sesuai dengan amanat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan pemerintahan.