Blockchain Siap Guncang Tata Kelola Pendidikan Indonesia

Geliat Teknologi dan Pendidikan: Sebuah Laporan

Perdebatan ide selalu jadi ruang subur untuk pembaruan. Dari sanalah inovasi lahir, mentransformasi banyak sektor tak terkecuali pendidikan. Nah, perkembangan teknologi sendiri berjalan begitu masif. Tak bisa lagi dikendalikan, bahkan seringkali kita ketinggalan sebelum sempat menguasainya.

Dinamika teknologi inilah yang kemudian menarik perhatian banyak pihak. Para pemerhati pendidikan, politisi, hingga pejabat pemerintah, seolah dipaksa untuk bergegas. Tujuannya jelas: menyajikan "hidangan" yang tak cuma enak, tapi juga bergizi. Ini semua demi menyiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif di masa depan.

Menurut sejumlah saksi, sinergi dengan perubahan teknologi mutlak diperlukan. Dunia pendidikan kita kini ada di era industri 4.0, sedang melangkah ke society 5.0. Ada banyak terobosan yang, sejatinya, dampaknya harus benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, setidaknya kita jadi mengenal berbagai alat tukar dan cara transaksi baru.

Sebuah kajian dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) pernah membandingkan beberapa teknologi otentikasi. Mereka menguji kartu debit, biometrik wajah, sidik jari, SMS/e-voucher, hingga QR code. Indikatornya beragam, mulai dari infrastruktur, risiko transaksi, perubahan perilaku, sampai proses registrasi.

TNP2K menyimpulkan, beberapa kendala teknis bisa diatasi dengan menerapkan pola transaksi berbasis biometrik sebagai otentikasi. Jika dipadukan dengan layanan fintech, biometrik wajah bisa jadi pilihan pemerintah untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial. Tujuannya agar lebih efektif, efisien, dan aman bagi penerima manfaat.

Dari situ, wacana teknologi otentikasi ini seharusnya menyentuh semua pemangku kepentingan. Sikap dan perilaku kita terhadap transaksi digital harus menyesuaikan dengan perkembangannya. Salah satu yang kerap disebut adalah Teknologi Blockchain.

Teknologi ini awalnya populer lewat cryptocurrency. Prinsipnya memungkinkan transaksi peer-to-peer yang aman, tanpa perlu perantara seperti bank. Cukup revolusioner, bukan?

Namun begitu, blockchain ternyata tak cuma untuk mata uang kripto. Perlahan, ia berkembang dan diterapkan di banyak sektor lain: keuangan, pemerintahan, bahkan pendidikan. Ia dianggap sebagai terobosan baru yang bisa mendorong perubahan besar. Karena itu, respons pemerintah terhadap potensi disrupsinya sangat dinantikan.

Armai Arief, salah satu pengamat, punya pandangan menarik.

Blockchain dipastikan bisa menyasar ke manajemen pendidikan. Ini akan mendorong revolusi industri dalam pengelolaan sistem yang terintegritas, sekaligus mendisrupsi model-model lama.

Inilah yang disebut sebagai pembaruan, dengan menekankan aspek tata kelola. Perbedaannya dengan sektor bisnis cukup jelas. Kalau di bisnis blockchain mengarah ke crypto, di pendidikan ia lebih ke basis penyimpanan data yang terdesentralisasi.

Ada beberapa catatan penting untuk pemerintah. Pertama, lakukan pengkajian mendalam dengan melibatkan para pakar dari berbagai bidang. Kedua, terbitkan kebijakan yang mengakui kebermanfaatan teknologi ini bagi banyak sektor. Ketiga, instansi pendidikan pemerintah perlu duduk bersama merumuskan kurikulum atau mata kuliah yang relevan. Keempat, siapkan tahapan implementasi yang matang, mulai dari perguruan tinggi hingga mungkin sekolah menengah.

Catatan-catatan itu diharapkan bisa jadi legitimasi awal. Tujuannya untuk mempercepat terobosan teknologi di bidang pendidikan. Selama ini, blockchain kerap diidentikkan dengan cryptocurrency yang penuh spekulasi dan perdebatan, bahkan di kalangan ulama. Kita butuh titik temu dan kepastian hukum.

Tapi bagi dunia pendidikan, penerapannya mungkin tak serumit itu. Dari sisi tata kelola, blockchain justru menjanjikan dampak positif yang besar. Terutama untuk memodifikasi manajemen dan penyimpanan basis data.

Harapannya jelas: meningkatkan keamanan dan efisiensi bagi lembaga pendidikan serta semua stakeholdernya guru, siswa, dan tenaga kependidikan.

Potensi blockchain terletak pada kemampuannya menjamin identitas, privasi, dan keamanan data. Teknologi ini berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, desentralisasi. Ini memberi kewenangan lebih pada daerah untuk mencatat dan memfasilitasi urusan pendidikannya sendiri. Kedua, transparansi. Pengelolaan data yang terbuka memungkinkan pengawasan di mana saja dan kapan saja. Ketiga, kekal. Data yang tervalidasi menjadi rekam jejak yang aman, sulit dipalsukan, dan mudah ditelusuri.

Lalu, apa sasaran utamanya di pendidikan? Tiga hal: pengelolaan administrasi, manajemen keuangan lembaga, dan program penunjang kegiatan.

Dengan begini, blockchain bisa melahirkan berbagai indikator berbasis data dan informasi yang menunjang keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Kalau di luar negeri sektor bisnis dan perbankan sudah memakainya, kenapa kita tidak mencoba mengunggulkannya di sektor pendidikan?

Ali bin Abi Thalib pernah berpesan: "Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya." Pesan ini relevan. Indonesia harus berani unggul dalam teknologi, tanpa serta merta meninggalkan nilai-nilai konvensional yang baik.

Semoga inisiatif pendirian Institut Teknologi Blockchain oleh YPBM bersama ISMI bisa segera terealisasi. Manfaatnya untuk generasi muda sangat besar, demi menyongsong Indonesia yang lebih maju dan bersatu.