Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional? ToBe Institute Beberkan Alasan Kontroversial Ini

Dia menekankan bahwa di balik kekurangan tersebut, terdapat capaian luar biasa yang membentuk fondasi kemajuan bangsa hingga hari ini.

"Program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Kita tidak boleh menutup mata," sambungnya.

Mekanisme Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

Dia juga menepis anggapan bahwa pemberian gelar pahlawan merupakan bentuk pemutihan sejarah atau legitimasi politik. Menurutnya, penghargaan kenegaraan tidak berarti menghapus kritik, melainkan mengakui kontribusi luar biasa seseorang terhadap bangsa dan negara.

"Gelar pahlawan bukan penghapus dosa sejarah, tapi pengakuan atas jasa besar yang telah memberi arah bagi perjalanan Indonesia. Kalau standar penilaian kita adalah kesempurnaan moral, maka tak seorang pun akan layak disebut pahlawan," kata Imam.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa mekanisme pemberian gelar Pahlawan Nasional sudah diatur dengan ketat, sudah ada tim, melalui proses verifikasi dan pertimbangan Dewan Gelar serta Kementerian Sosial. Karena itu, tudingan bahwa prosesnya tertutup atau sarat kepentingan politik dinilai tidak berdasar.

"Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional itu sudah berkali-kali diusulkan, tahun 2008, 2010, 2015, dan 2016. Dan sebagian besar suara DPR dan para tokoh juga setuju. Jadi mau apalagi," ujarnya menegaskan.

Pentingnya Berdamai dengan Sejarah Secara Utuh

Di akhir pernyataannya, Imam menekankan pentingnya melihat sejarah secara adil, bukan emosional.

"Mengakui jasa bukan berarti melupakan luka. Kita harus belajar menimbang sejarah dengan sikap dewasa: menghargai kontribusi tanpa menghapus kritik, dan mengingat penderitaan tanpa menolak prestasi. Bangsa besar adalah bangsa yang berani berdamai dengan masa lalunya secara utuh," tutup Imamudinussalam, Direktur Eksekutif ToBe Institute.