Bupati Ponorogo Mutasi 138 Pejabat Sebelum OTT KPK, Ini Faktanya

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, melakukan mutasi jabatan besar-besaran terhadap 138 pejabat eselon II hingga IV, hanya beberapa jam sebelum operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 7 November 2025.

Mutasi massal ini dilaksanakan di Rumah Dinas Pringgitan Bupati Ponorogo dan mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari kepala dinas, sekretaris, camat, hingga kepala desa. Pemerintah kabupaten menyatakan langkah ini sebagai upaya percepatan kinerja di semua lini pemerintahan.

Pernyataan Bupati Ponorogo Soal Mutasi Besar-besaran

Dalam pernyataannya, Sugiri Sancoko menegaskan bahwa mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam dunia birokrasi. Ia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak untuk tetap bekerja dengan semangat pengabdian.

"Ini tidak ada hukuman atau apa pun. Tapi ini perlu diputar biar ada percepatan di setiap lini," ujar Sugiri, seperti dikutip dari iNews Ponorogo.

Sugiri juga menekankan bahwa proses mutasi ini dilakukan murni untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan kinerja organisasi. Ia secara tegas membantah adanya praktik lobi atau jual beli jabatan dalam proses tersebut.

"Saya pastikan tidak ada yang pakai uang untuk jabatan tertentu. Ini murni right man on the right place," katanya.

OTT KPK dan Pengamanan Bupati Ponorogo

Di hari yang sama, tepatnya setelah prosesi pelantikan mutasi usai, publik dikejutkan dengan Operasi Tangkap Tangan KPK yang berlangsung di wilayah Ponorogo. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama sejumlah pihak lainnya.

Kabar OTT ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Saat dikonfirmasi di Jakarta, Fitroh menyatakan, "Benar (OTT di Ponorogo). Ya, (Bupati Ponorogo yang diamankan)."

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengeluarkan keterangan resmi lebih lanjut mengenai kasus yang menjerat Sugiri Sancoko maupun rincian barang bukti yang berhasil diamankan. Insiden ini pun menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan KPK.