Prabowo Bantah Dikendalikan Jokowi: Analisis Konflik Intra-Psikis

Prabowo Subianto secara tegas membantah tudingan publik yang menyatakan dirinya dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo. Bantahan ini muncul menyusul keputusan pemerintah untuk mengambil alih cicilan utang kereta cepat Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun selama 60 tahun ke depan.

Prabowo menyatakan, "Prabowo dikendalikan Jokowi, mana ada, tidak benar itu." Namun, banyak pengamat politik yang meyakini bahwa meskipun tidak secara langsung dikendalikan, Prabowo sedang menjalankan kompromi politik yang telah disepakati dengan Jokowi.

Kompromi Politik di Balik Bantahan Prabowo

Ketika Prabowo membela keputusan pemerintah dalam kasus Whoosh, banyak yang mempertanyakan apakah ini bentuk perlindungan terhadap Jokowi dari isu mark up dan korupsi. Dalam politik, tentu tidak ada yang gratis. Setiap tameng politik pasti dibayar dengan kompensasi politik tertentu.

Pertanyaan besarnya adalah: apa kompensasi yang diberikan Jokowi kepada Prabowo hingga bersedia menanggung beban sebesar ini?

Konflik Intra-Psikis yang Terungkap

Semakin sering Prabowo membantah dikendalikan Jokowi, semakin terlihat konflik intra-psikis yang terjadi dalam dirinya. Secara psikologis, bantahan berulang justru mengindikasikan adanya pergolakan batin dimana seseorang sadar sedang dikendalikan namun berusaha menampilkan citra kemandirian di depan publik.

Pernyataan Prabowo yang membela Whoosh dan menjamin tidak ada masalah bertolak belakang dengan sikap Purbaya Yudhoyono yang sebelumnya menolak pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN. Purbaya bahkan menyatakan gaya koboy dan ceplas-ceplosnya adalah perintah presiden.

Kontradiksi dalam Kebijakan Whoosh

Keputusan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh di tengah kondisi darurat keuangan negara menuai kritik. APBN 2025 diproyeksikan defisit Rp 616,2 triliun dan APBN 2026 defisit Rp 638,8 triliun. Alih-alih menggunakan uang hasil rampasan korupsi untuk menutupi defisit pembangunan, pemerintah justru mengalokasikannya untuk membayar utang Whoosh.

Logika menggunakan hasil rampasan korupsi untuk membayar utang proyek yang diduga bermasalah ini dianggap tidak masuk akal oleh banyak kalangan. Terlebih, sumber pembiayaan yang siap digunakan saat ini adalah APBN, bukan uang rampasan yang masih berupa janji.

Dampak pada Kepercayaan Publik

Bantahan Prabowo sulit mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia. Masyarakat melihat ini sebagai konflik intra-psikis dimana Prabowo tahu dirinya terikat kompromi politik dengan Jokowi, namun tetap membantah untuk menciptakan ilusi kemandirian di depan publik.

Keputusan membebani rakyat dengan utang Rp 1,2 triliun per tahun selama 60 tahun untuk melindungi kepentingan tertentu dipertanyakan banyak pihak. Rakyat semakin bertanya-tanya: presiden bekerja untuk rakyat atau untuk koruptor?