Analis Big Data Evello: Serangan ke Megawati Bukan Orkestrasi Penguasa, Tapi Buzzer Receh
Pendiri firma analitik Big Data Evello, Dudy Rudianto, menepis tudingan bahwa serangan di media sosial terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, merupakan orkestrasi dari pihak penguasa.
Menurut Dudy, terlalu prematur untuk menyimpulkan serangan itu digerakkan oleh kekuasaan, meski menggunakan pola bot yang serupa. Ia bahkan menyebut pelaku serangan semacam ini sebagai "buzzer receh" karena dampak dan jangkaunya yang terbatas.
Bukti Kekuatan Opini Publik vs Kekuasaan
Dudy memaparkan sejumlah bukti dimana interaksi publik di media sosial sering kali lebih kuat dan tidak bisa dibendung oleh pihak berkuasa.
Contoh 1: Kasus Kelangkaan Minyak Goreng 2022
Dudy mengingatkan saat kelangkaan minyak goreng pada Februari-April 2022. Saat itu, Megawati juga menjadi sasaran sentimen negatif. Namun, kekuasaan saat itu dinilainya tidak mampu mengendalikan opini publik.
Data yang ia catat menunjukkan besarnya interaksi publik:
- Instagram: 50 juta tayangan
- YouTube: 38 juta tayangan
- TikTok: 204 juta tayangan
Contoh 2: Isu Lingkungan di Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dudy menyoroti isu SaveRajaAmpat dan PapuaBukanTanahKosong. Pemerintah dianggap tidak kuasa membendung opini dan melakukan serangan balik. Alih-alih, Presiden Prabowo justru mencabut izin usaha pertambangan di Raja Ampat.
Data TikTok untuk gerakan ini sangat masif:
- PapuaBukanTanahKosong: 206 juta tayang dari 7.908 video.
- SaveRajaAmpat: 1,6 miliar tayangan dari 70.628 video.
Contoh 3: Isu Ijazah Presiden Jokowi
Dudy juga menyinggung isu serangan terhadap ijazah Presiden Jokowi yang disebutnya konsisten eksis. Ia mempertanyakan, jika kekuasaan mampu mengorkestrasi buzzer, mengapa tidak digunakan untuk membalikkan opini negatif ini.
Kesimpulan: Buzzer Receh dengan Bayaran Tak Seberapa
Berdasarkan perbandingan kekuatan opini publik versus isu-isu yang konsisten viral, Dudy menyimpulkan bahwa serangan terhadap Megawati adalah pekerjaan "buzzer receh dengan bayaran tak seberapa."
"Sangat jauh untuk menyimpulkan ini orkestrasi penguasa," tutup Dudy Rudianto.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Gelar Forum Dialog Bahas Arah Politik Luar Negeri
5 Februari dalam Catatan: Apollo 14 Mendarat di Bulan hingga Pemberontakan Kapal Belanda
Adies Kadir Segera Dilantik sebagai Hakim MK di Hadapan Presiden Prabowo
Main Hakim Sendiri Berujung Buntung: Korban Pencurian Malah Jadi Tersangka