Analisis Muslim Arbi: Gibran Sebagai Wakil Presiden, Indonesia Akan Terus Ribut

Pemerintahan baru Prabowo Subianto belum lama dimulai, namun suasana politik nasional sudah diwarnai ketegangan. Sorotan utama tertuju pada figur Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai menjadi sumber polemik berkelanjutan.

Muslim Arbi, seorang pengamat politik dan hukum, memberikan pandangan keras. Menurutnya, selama Gibran masih menduduki posisi wakil presiden, Indonesia tidak akan mencapai ketenangan politik. Kekacauan ini, menurutnya, bersumber dari persoalan etika, moral, dan hukum yang mengitari legitimasi Gibran.

Problem Legitimasi Konstitusional Gibran Rakabuming

Muslim Arbi menegaskan bahwa jalan Gibran menjadi calon wakil presiden bukanlah hasil dari proses demokrasi yang sehat. Ia menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia pencalonan.

"Putusan MK yang kontroversial itu jelas menjadi pintu masuk bagi Gibran. Masalahnya, Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran sendiri. Ini bukan hanya pelanggaran etik, tetapi sebuah penghinaan terhadap hukum dan konstitusi," ujar Muslim Arbi.

Ia menambahkan bahwa ketika lembaga penjaga konstitusi dianggap menjadi alat politik keluarga, maka rasa keadilan masyarakat menjadi terusik dan stabilitas nasional sulit tercapai.

Pertanyaan Integritas dan Isu Ijazah Gibran

Selain masalah konstitusi, Muslim Arbi juga menyoroti keraguan publik terhadap integritas pribadi Gibran, khususnya mengenai kejelasan riwayat pendidikannya.

"Isu ijazah Gibran hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Jika hal mendasar seperti kejujuran administratif dipertanyakan, bagaimana masyarakat bisa mempercayai kapasitas moralnya sebagai seorang pemimpin?" tandasnya.

Bagi Muslim Arbi, persoalan ini adalah cerminan dari etika politik yang lebih luas, di mana seorang pejabat publik harus menjadi teladan kejujuran.

Gibran Dinilai Sebagai Sumber Pembelahan Nasional

Dalam analisis yang lebih dalam, Muslim Arbi melihat bahwa kehadiran Gibran justru memecah belah, bukan mempersatukan. Sejak pencalonannya, politik Indonesia dinilainya tidak pernah benar-benar tenang.

"Posisi Gibran bukan mendamaikan bangsa, melainkan terus membelahnya. Ia adalah simbol dari kekuasaan yang berpusat pada dinasti, bukan meritokrasi. Selama dia masih di sana, publik akan selalu mengaitkan pemerintahan ini dengan intervensi keluarga Jokowi," jelasnya.

Defisit Legitimasi Moral Pemerintahan Prabowo-Gibran

Muslim Arbi menekankan bahwa pemerintahan saat ini menghadapi krisis legitimasi moral. Meski secara hukum Gibran telah dilantik, secara etika dan politik posisinya dianggap rapuh.

"Tanpa legitimasi moral, tidak akan ada stabilitas politik yang sejati. Rakyat mungkin patuh karena takut, tetapi tidak akan memberikan rasa hormat. Pemerintah bisa kuat secara struktur, namun lemah secara moral," tegasnya.

Prediksi Masa Depan: Ketegangan Politik yang Berkelanjutan

Muslim Arbi memprediksi bahwa selama Gibran masih menjadi wakil presiden, pemerintahan Prabowo akan terus dihantui oleh isu etika dan dinasti.

"Setiap kebijakan akan dilihat melalui kacamata kepentingan keluarga. Ini menjadi ujian besar bagi Prabowo untuk membuktikan independensinya dari bayang-bayang Jokowi dan Gibran. Jika gagal, kepercayaan publik bisa hilang dan itu berakibat fatal," paparnya.

Kesimpulannya, Muslim Arbi menyatakan bahwa Gibran adalah simbol dari luka demokrasi Indonesia. Selama luka itu belum sembuh, dan selama Gibran masih bertahta dari kursi yang dianggap hasil manipulasi, maka Indonesia akan terus dilanda kegaduhan dan kehilangan arah moralnya.