Polemik Whoosh: Prabowo Pasang Badan Bayar Utang Kereta Cepat dengan APBN

Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, mengkritik sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menangani polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Kritik ini menyusul pernyataan Prabowo yang berkomitmen membayar cicilan bunga utang Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perubahan Sikap Presiden Prabowo Soal Whoosh

Sutoyo mengawali dengan mengingat suara lantang Prabowo yang berjanji memberantas korupsi. Namun, ia menilai ada perubahan sikap setelah Menteri Keuangan bersikap tegas membongkar dugaan korupsi. Awalnya, pemerintah dianggap tidak sudi membayar hutang Whoosh dengan uang rakyat, namun kemudian dianggap melemah.

Pernyataan Presiden Prabowo usai peresmian Stasiun Kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025), menjadi titik perhatian. Prabowo menyatakan telah mempelajari persoalan Whoosh dan menjamin tidak ada masalah, dengan penuh tanggung jawab akan menyelesaikannya.

Komitmen Bayar Utang Whoosh dengan APBN

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan membayar cicilan bunga utang Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun menggunakan APBN. Kebijakan ini memicu pertanyaan publik mengenai alasan uang rakyat dari pajak digunakan untuk membayar utang suatu proyek.

Sutoyo menyindir kebijakan ini dengan menyatakan bahwa Presiden tampak bijaksana seolah-olah membebaskan rakyat, sementara hutang proyek Whoosh justru dibebankan kepada negara. Rakyat diminta untuk tenang dan tidak memprotes keputusan pembayaran utang Whoosh yang menggunakan APBN.

Dugaan Mark Up dan Korupsi Proyek Whoosh

Sutoyo mengungkapkan kecurigaannya terhadap indikasi mark up dan korupsi dalam proyek Whoosh. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah di era Jokowi memilih pembiayaan dari China yang dinilai lebih mahal dibandingkan tawaran dari Jepang.

Jepang disebut menawarkan investasi senilai US$ 6,2 miliar dengan tenor 40 tahun dan bunga 0,1%. Sementara China menawarkan US$ 5,5 miliar, namun dengan tenor 50 tahun dan bunga 2% yang jauh lebih tinggi. Pilihan ini dianggap tidak wajar dan mengindikasikan praktik korupsi yang menguntungkan pihak tertentu, termasuk China.

Desakan untuk Audit dan Pertanggungjawaban Hukum

Di akhir pernyataannya, Sutoyo mendesak Presiden Prabowo untuk bersikap proporsional dan profesional. Ia menegaskan bahwa proyek Whoosh harus diaudit dan diinvestigasi secara mendalam. Semua pihak yang terlibat, termasuk Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan, harus diseret ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perannya.

Sutoyo memperingatkan bahwa dengan memilih untuk "pasang badan" melindungi Jokowi dan Luhut, Presiden Prabowo juga akan menanggung risiko bersama mereka di kemudian hari.