Menteri Luar Negeri: Dewan Perdamaian Gaza Belum Ambil Aksi Nyata

MURIANETWORK.COM - Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Dewan Perdamaian Gaza (BoP) belum akan segera mengambil langkah konkret. Pernyataan ini disampaikan di Gedung DPR, Jumat (6/2), setelah pemerintah melakukan sejumlah konsultasi dengan negara-negara anggota dewan. Menurut Sugiono, aksi nyata dari BoP baru akan dilakukan secara serentak oleh seluruh anggotanya setelah proses konsultasi yang sedang berlangsung rampung.

Proses Konsultasi dengan Negara Anggota

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, masih aktif berkoordinasi dengan tujuh negara mayoritas Islam lain yang tergabung dalam dewan tersebut. Negara-negara mitra konsultasi itu adalah Turkiye, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Proses ini menunjukkan kompleksitas diplomasi multilateral, di mana setiap langkah memerlukan kesepahaman dan kesiapan bersama.

Sugiono menegaskan bahwa tahapan ini masih bersifat persiapan. "Kami masih dalam tahap konsultasi dan menunggu negara lain untuk bergerak melakukan aksi nyata dalam BoP. Ini kan organisasi," tuturnya. Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa kerja sama erat antaranggota menjadi prasyarat sebelum dewan dapat menjalankan mandatnya di lapangan.

Tidak Ada Rencana Memimpin Inisiatif Perdamaian

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menyatakan belum berencana untuk memimpin atau menginisiasi proses perdamaian langsung antara Palestina dan Israel. Posisi ini diambil dengan pertimbangan yang matang, mengingat panjang dan rumitnya sejarah negosiasi antara kedua pihak.

Sugiono mencatat, setidaknya telah terjadi 17 kali upaya negosiasi sebelum BoP didirikan. Negosiasi terakhir, yang difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat John Biden pada Januari-Februari 2024, berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 15 Januari 2025, seperti dilaporkan sejumlah media internasional. Pencapaian ini sendiri merupakan hasil dari proses yang berliku.

Kilas Balik Negosiasi Dua Negara

Jalan menuju perdamaian di kawasan itu memang penuh dengan pasang surut. Sebelumnya, negosiasi solusi dua negara yang hampir berhasil terjadi pada akhir 2020 melalui apa yang dikenal sebagai Parameter Clinton. Dokumen bersejarah itu sempat menawarkan kerangka yang menjanjikan, termasuk kedaulatan Palestina atas 96% wilayah Tepi Barat dan seluruh Jalur Gaza. Namun, momentum itu akhirnya gagal diwujudkan menjadi kesepakatan final.

Komitmen dan Koridor Kebijakan Indonesia

Secara prinsip, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza memiliki tujuan yang jelas dan telah dinyatakan secara publik. Fokusnya adalah mendorong terwujudnya perdamaian menyeluruh, serta kemerdekaan dan kedaulatan Palestina yang diakui dunia internasional.

Keikutsertaan ini merupakan bagian dari komitmen politik luar negeri yang konsisten untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya melalui mekanisme solusi dua negara. Komitmen ini juga selaras dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan.

"Kalau memang tidak sesuai dengan yang kami inginkan, maka akan keluar," tegas Sugiono dalam kesempatan terpisah di Istana Merdeka, Selasa (3/2). Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa partisipasi Indonesia bersifat prinsipil dan tidak tanpa syarat.

Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri itu menjelaskan pijakan kebijakan yang diambil pemerintah. "Ini yang ingin kami capai, koridor-koridornya ada di situ," ujarnya, merujuk pada tujuan utama yaitu terciptanya perdamaian di Gaza dan kedaulatan penuh bagi Palestina. Penegasan ini memberikan kejelasan kepada publik mengenai arah dan batasan diplomasi Indonesia dalam isu yang sangat sensitif ini.