Proyek Whoosh Bikin Negara Tekor, DPR Singgung Jebakan Sunk Cost Fallacy

Pemerintah Indonesia didesak untuk segera melakukan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Langkah ini dinilai penting untuk menghentikan jebakan sunk cost fallacy yang membebani keuangan negara.

Apa Itu Sunk Cost Fallacy dalam Proyek Whoosh?

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menjelaskan bahwa sunk cost fallacy adalah kondisi dimana sebuah kebijakan terus dipertahankan hanya karena sudah menelan biaya sangat besar, meskipun terbukti tidak efisien dan merugikan rakyat.

"Sejak awal proyek ini tidak layak secara ekonomi maupun sosial, tetapi terus dijalankan karena sudah terlanjur berbiaya besar. Ini contoh klasik sunk cost fallacy dalam kebijakan publik," tegas Amin di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Biaya Proyek Whoosh Membengkak dan Beban Utang China

Proyek kereta cepat Whoosh yang dijanjikan sebagai simbol kemajuan teknologi justru berubah menjadi beban keuangan negara. Total biaya proyek membengkak hingga USD 7,9 miliar, dengan utang ke China Development Bank (CDB) mencapai USD 5,5 miliar atau setara Rp90 triliun.

Laporan keuangan 2024 mencatat kerugian proyek Whoosh mencapai Rp2,6 triliun, memperburuk kondisi fiskal Indonesia di tengah tingginya utang negara.

3 Alasan Penolakan Awal Proyek KCJB Whoosh

Amin mengungkapkan tiga alasan utama Fraksi PKS DPR menolak proyek KCJB sejak awal:

1. Prioritas APBN yang salah - Dana seharusnya difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya bagi rakyat kecil.
2. Inkonsistensi kebijakan - Janji bahwa proyek ini murni investasi China tanpa dana APBN ternyata tidak terealisasi.
3. Kalkulasi investasi yang keliru - Proyek justru membebani APBN dan memperburuk kondisi fiskal negara.

Solusi dan Usulan Perbaikan untuk Whoosh

Untuk mencegah beban jangka panjang, Amin mengusulkan beberapa solusi:

• Restrukturisasi utang dan monetisasi aset
• Efisiensi operasional dan optimasi pendapatan non-tiket
• Penerapan skema rail property ala Hong Kong
• Integrasi layanan transportasi yang lebih luas

Opsi Tambahan Pengelolaan Whoosh

Dua opsi skema pengelolaan juga diusulkan:

1. Joint Operation (JO) antara PT KAI/KCIC dan operator China dengan transfer teknologi wajib
2. Build-Operate-Transfer (BOT) selama 50 tahun dengan mekanisme ground lease dan hak buy-back negara

Pengelolaan Kawasan TOD yang Transparan

Pengelolaan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun Whoosh harus dilakukan secara transparan dengan mekanisme revenue sharing dan audit independen. Amin menekankan perlunya alokasi 20% area untuk publik dan perumahan terjangkau.

"TOD harus inklusif, bukan semata komersial. Harus ada pengawasan agar proyek ini tetap berdaulat, efisien, dan memberi manfaat ekonomi luas bagi rakyat," pungkas politikus PKS tersebut.

Dengan berbagai usulan perbaikan ini, diharapkan proyek Whoosh tidak terus menjadi beban negara dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.