Proyek Whoosh: Investasi Sosial atau Beban Negara? Ini Penjelasan Jokowi vs Kritik Partai Demokrat

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) bukanlah kerugian negara, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun, Partai Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menanggung beban kerugian proyek kereta cepat ini.

Partai Demokrat Pertanyakan Tanggung Jawab Kerugian Whoosh

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan pandangan Jokowi sah-sah saja. Meski demikian, ia menekankan bahwa kondisi keuangan Whoosh yang masih merugi membutuhkan solusi konkret.

"Nggak apa-apa kalau itu dianggap investasi sosial, tapi sekarang kondisinya sudah rugi. Nah, siapa yang akan menalangi kerugian ini?" ujar Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Politikus Demokrat itu sepakat bahwa proyek Whoosh bisa memberi manfaat jangka panjang bagi publik, terutama dalam efisiensi waktu dan peningkatan produktivitas. Namun, menurutnya, tanggung jawab atas kerugian yang muncul harus jelas.

"Kalau memang dianggap investasi sosial yang bisa menekan biaya ekonomi dan menghemat waktu, itu bagus. Tapi tetap, siapa yang membayar kerugian sekarang?" tambahnya.

Pertanyaan tentang Peran APBN dalam Proyek Strategis Nasional

Herman juga menyinggung pernyataan Kepala Komite Kereta Cepat Indonesia–China, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut kerugian Whoosh tidak akan dibebankan pada APBN. Ia menilai hal tersebut kontradiktif jika proyek ini sekaligus dikategorikan sebagai proyek strategis nasional.