Pos Bantuan Hukum DKI Jakarta Resmi Beroperasi di 267 Kelurahan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Hukum dan HAM telah meresmikan 267 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh kelurahan. Program bantuan hukum Jakarta ini bertujuan mempermudah akses layanan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Layanan Hukum Gratis untuk Masyarakat Jakarta

Posbankum DKI Jakarta menyediakan berbagai layanan hukum gratis mulai dari konsultasi hukum, mediasi, advokasi, hingga pendampingan di pengadilan. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan seluruh layanan di Posbankum benar-benar gratis tanpa biaya.

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Keberhasilan pembentukan 267 Posbankum di DKI Jakarta merupakan hasil sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Posbankum melengkapi infrastruktur layanan publik yang sudah ada di tingkat kelurahan.

Dukungan Organisasi Bantuan Hukum

Sebanyak 52 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi siap mendukung operasional Posbankum. Setiap perkara untuk warga miskin akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 5 juta dari kementerian.

Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum

Pembentukan Posbankum merupakan implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Program ini menjadi wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap warga untuk memperoleh akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Posbankum Sebagai Simbol Keadilan

Kehadiran 267 Posbankum di Jakarta dinilai sebagai simbol hadirnya keadilan bagi masyarakat kecil. Duta Posbankum Sherly Tjoanda menyebut ini sebagai upaya menyalakan obor keadilan di jantung Indonesia.

Dengan operasional penuh seluruh Posbankum di Jakarta, masyarakat kini dapat mengakses layanan hukum tanpa terkendala biaya dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara.