Perang Hybrid: Strategi & Kolaborasi Sipil-Militer Hadapi Ancaman Modern

Sistem Hankamrata dan Relevansinya di Era Modern

Pengamat militer tersebut juga memberikan apresiasi terhadap sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (hankamrata) yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa. Dalam sistem ini, TNI dan Polri berperan sebagai kekuatan utama, sementara rakyat berfungsi sebagai kekuatan pendukung.

Di sisi lain, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyampaikan pandangan berbeda mengenai relasi sipil dan militer. Menurutnya, mempertentangkan hubungan sipil dan militer sudah tidak relevan lagi.

Penyelenggaraan Negara dan Peran Organ Pemerintah

Margarito Kamis menekankan bahwa masalah muncul ketika dalam kehidupan kenegaraan terdapat kekurangan di berbagai aspek. "Kekurangan itulah yang harus kita perbaiki dengan cara beradab dan bermartabat agar kita terus melangkah maju," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa TNI, Polri, Kejaksaan, dan institusi lainnya merupakan organ pemerintah. Presiden diberikan kewenangan untuk menggunakan organ-organ tersebut dalam mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara.

Margarito juga mengingatkan bahwa UUD 1945 tidak mempertentangkan antara sipil dan militer. Menurut pandangannya, semua hal dalam negara adalah urusan pemerintah, dan Presidenlah yang menyelenggarakannya.

"Presiden diberi kewenangan menggunakan semua organ pemerintah, termasuk TNI dan Polri," tegas Margarito Kamis.

Diskusi yang membahas hubungan sipil dan militer ini juga menampilkan sejumlah pembicara lainnya, termasuk Kol. Purn. Sri Rajasa, Dr. T.B. Massa Djafar, dan Muhammad Fadil.