Habib Umar Alhamid: Prabowo Pantas Ajak TNI dan Rakyat Bersih-bersih Indonesia

Ketua Umum Generasi CenaRI (Gentari), Habib Umar Alhamid, memberikan tanggapan terkait isu Undang-Undang TNI dan peran militer dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa UU TNI sudah jelas dan tidak perlu dijadikan alat untuk menggoyang stabilitas pemerintahan yang baru berjalan setahun.

"UU TNI sudah ada dan jelas mengatur fungsi serta batasannya. Munculnya isu seolah Presiden Prabowo ingin mengubahnya untuk kepentingan kekuasaan adalah narasi yang menyesatkan," tegas Habib Umar Alhamid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian justru kinerja perangkat negara di luar militer seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat penegak hukum, dan unsur pemerintahan sipil yang dinilai gagal menjalankan fungsi selama sepuluh tahun terakhir.

"Kita melihat banyak kebocoran, penyalahgunaan kewenangan, dan perilaku koruptif yang membuat negara seperti berada di titik nadir," ujarnya.

Habib Umar menilai carut-marutnya birokrasi dan lemahnya moralitas aparat sipil membuka ruang bagi kelompok koruptor untuk memainkan isu politik, termasuk menggoyang pemerintahan yang berusaha memperbaiki sistem nasional.

"Yang mengecewakan bukan TNI, melainkan oknum-oknum sipil dan aparat lain yang menjadi sumber kebocoran anggaran dan ketidakadilan," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Gentari melihat Presiden Prabowo sedang berupaya mengembalikan arah pemerintahan ke jalur yang tegas, disiplin, dan berpihak pada rakyat kecil. Namun upaya ini menghadapi perlawanan sistemik dari kelompok yang kehilangan kenyamanan lamanya.

"Baru satu tahun berjalan, pemerintahan Prabowo sudah digoyang. Mereka yang tidak nyaman dengan ketegasan, kebersihan, dan arah nasionalisme yang ingin dikembalikan," ungkap Habib Umar.

Dalam pandangannya, TNI tetap menjadi institusi yang relatif bersih dan memiliki dedikasi tinggi terhadap negara. Keterlibatan TNI dalam membantu pemerintahan Prabowo dinilai wajar dan sesuai konstitusi selama masih dalam kerangka menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

"TNI bukan ancaman bagi demokrasi. Justru mereka penjaga terakhir republik ini. Keterlibatan TNI untuk mengatasi persoalan bangsa adalah kewajiban moral dan konstitusional," tegasnya.

Habib Umar menduga munculnya isu revisi UU TNI atau tudingan bahwa Prabowo hendak memperluas peran militer dalam politik sipil hanyalah manuver pihak-pihak yang ingin menghambat agenda reformasi moral dan ketegasan hukum pemerintahan saat ini.

"Isu-isu ini sengaja dimainkan untuk menakut-nakuti publik. Padahal yang sebenarnya takut adalah para koruptor yang tahu mereka tidak bisa lagi bermain di bawah Prabowo," katanya.

Ia menilai narasi tersebut merupakan bagian dari perang opini yang dirancang untuk menciptakan ketidakstabilan politik menjelang tahun kedua pemerintahan.

Menutup pernyataannya, Habib Umar Alhamid menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menjaga solidaritas dan mendukung pemerintahan agar tidak mudah digoyang oleh kepentingan kelompok tertentu.

"Gentari berdiri di garda depan menjaga keutuhan bangsa. Kami tidak ingin Indonesia kembali pada situasi politik gaduh yang hanya menguntungkan elite tertentu. Saatnya rakyat bersatu mendukung Presiden Prabowo dan TNI dalam memperbaiki bangsa," pungkasnya.