Habib Umar Alhamid: Prabowo Pantas Ajak TNI dan Rakyat Bersih-bersih Indonesia

Ketua Umum Generasi CenaRI (Gentari), Habib Umar Alhamid, memberikan tanggapan terkait isu Undang-Undang TNI dan peran militer dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa UU TNI sudah jelas dan tidak perlu dijadikan alat untuk menggoyang stabilitas pemerintahan yang baru berjalan setahun.

"UU TNI sudah ada dan jelas mengatur fungsi serta batasannya. Munculnya isu seolah Presiden Prabowo ingin mengubahnya untuk kepentingan kekuasaan adalah narasi yang menyesatkan," tegas Habib Umar Alhamid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian justru kinerja perangkat negara di luar militer seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat penegak hukum, dan unsur pemerintahan sipil yang dinilai gagal menjalankan fungsi selama sepuluh tahun terakhir.

"Kita melihat banyak kebocoran, penyalahgunaan kewenangan, dan perilaku koruptif yang membuat negara seperti berada di titik nadir," ujarnya.

Habib Umar menilai carut-marutnya birokrasi dan lemahnya moralitas aparat sipil membuka ruang bagi kelompok koruptor untuk memainkan isu politik, termasuk menggoyang pemerintahan yang berusaha memperbaiki sistem nasional.

"Yang mengecewakan bukan TNI, melainkan oknum-oknum sipil dan aparat lain yang menjadi sumber kebocoran anggaran dan ketidakadilan," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Gentari melihat Presiden Prabowo sedang berupaya mengembalikan arah pemerintahan ke jalur yang tegas, disiplin, dan berpihak pada rakyat kecil. Namun upaya ini menghadapi perlawanan sistemik dari kelompok yang kehilangan kenyamanan lamanya.