APBD Bukan untuk Ditabung! Purbaya Dorong Pemda Optimalkan Anggaran untuk Kesejahteraan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan tegas mengenai pengelolaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Purbaya menekankan bahwa fungsi APBD adalah untuk memakmurkan masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, bukan untuk disimpan atau menjadi tabungan pemerintah daerah.

APBD Harus Dihabiskan untuk Stimulus Ekonomi Daerah

Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh memperlakukan APBD layaknya rekening tabungan. Ia menegaskan bahwa dana anggaran harus dikeluarkan untuk program yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

"Harus dihabisin. Kalau kayak Bojonegoro ada Rp3 triliun nggak dipakai, ya makmurkan penduduk di situ," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Jakarta.

Menurut Menkeu, tujuan utama APBD adalah menstimulasi roda perekonomian di tingkat lokal. Dana yang mengendap justru dapat menghambat laju pembangunan dan mengurangi dampak kesejahteraan yang seharusnya dirasakan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Masih Jawa Sentris, Perlu Strategi Baru

Dalam paparannya, Purbaya juga mengungkapkan concern-nya mengenai ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Data menunjukkan kontribusi Jawa terhadap PDB nasional mencapai 56,9 persen, dengan pertumbuhan 5,2 persen pada kuartal II 2025.

"Ini Pak Tito yang mesti kita ubah, ini kan Jawa sentris. Coba digeser bertahun-tahun tapi nggak bisa," kata Purbaya.

Ia mendorong perlunya strategi dan terobosan baru untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Optimalisasi potensi lokal dan penguatan industri daerah menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan ini.

Daerah Kaya Komoditas Didorong Lakukan Diversifikasi Ekonomi

Purbaya juga memberikan tantangan kepada daerah-daerah yang selama ini menggantungkan pendapatan pada sektor komoditas tunggal, seperti pertanian dan perdagangan. Daerah seperti Sumatera dan Kalimantan didorong untuk mulai berinvestasi pada sektor pengolahan dan industri berkelanjutan.

"Kalau komoditasnya habis, Anda harus punya sumber pendapatan baru. Mulai investasi di industri, terutama pada pengembangan sumber daya manusia," pesannya.

Belanja daerah, tegas Purbaya, harus bersifat cepat, tepat, dan produktif agar memberikan dampak berganda bagi perekonomian lokal tanpa menimbulkan efek semu.

Ekonomi Nasional Stabil, Tapi Pemerataan Jadi Tantangan

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Indonesia pada 2025 menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi nasional stabil di 5,12 persen pada kuartal II, salah satu yang tertinggi di antara negara G20.

Indikator makro lainnya juga solid: inflasi terkendali di 2,65 persen, defisit APBN aman di 1,56 persen dari PDB, dan perdagangan surplus selama 64 bulan berturut-turut. Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga turun ke level terendah dalam beberapa dekade.

Namun, para ekonom menilai ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Konsentrasi investasi dan lapangan kerja di Jawa membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Dorongan Menuju Belanja Produktif dan Desentralisasi Ekonomi

Pernyataan Menkeu Purbaya ini dinilai sebagai sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk lebih berani dalam mengambil langkah strategis pemanfaatan APBD. Belanja yang produktif, khususnya untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, diyakini dapat mempercepat pemerataan ekonomi.

Isu desentralisasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada Jawa juga diprediksi akan menjadi fokus penting dalam penyusunan RAPBN 2026 mendatang. Perluasan insentif fiskal untuk daerah di luar Jawa serta kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang dinantikan.

Kesimpulannya, esensi dari pengelolaan APBD bukan terletak pada besarnya saldo yang mengendap, tetapi pada seberapa efektif dana tersebut dialirkan untuk menciptakan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.