APBD Bukan untuk Ditabung! Purbaya Dorong Pemda Optimalkan Anggaran untuk Kesejahteraan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan tegas mengenai pengelolaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Purbaya menekankan bahwa fungsi APBD adalah untuk memakmurkan masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, bukan untuk disimpan atau menjadi tabungan pemerintah daerah.

APBD Harus Dihabiskan untuk Stimulus Ekonomi Daerah

Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh memperlakukan APBD layaknya rekening tabungan. Ia menegaskan bahwa dana anggaran harus dikeluarkan untuk program yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

"Harus dihabisin. Kalau kayak Bojonegoro ada Rp3 triliun nggak dipakai, ya makmurkan penduduk di situ," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Jakarta.

Menurut Menkeu, tujuan utama APBD adalah menstimulasi roda perekonomian di tingkat lokal. Dana yang mengendap justru dapat menghambat laju pembangunan dan mengurangi dampak kesejahteraan yang seharusnya dirasakan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Masih Jawa Sentris, Perlu Strategi Baru

Dalam paparannya, Purbaya juga mengungkapkan concern-nya mengenai ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Data menunjukkan kontribusi Jawa terhadap PDB nasional mencapai 56,9 persen, dengan pertumbuhan 5,2 persen pada kuartal II 2025.

"Ini Pak Tito yang mesti kita ubah, ini kan Jawa sentris. Coba digeser bertahun-tahun tapi nggak bisa," kata Purbaya.

Ia mendorong perlunya strategi dan terobosan baru untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Optimalisasi potensi lokal dan penguatan industri daerah menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan ini.

Daerah Kaya Komoditas Didorong Lakukan Diversifikasi Ekonomi