Daerah Menabung APBD, Purbaya Sindir: Dana Ngendon, Rakyat Merana!

Purbaya juga memberikan tantangan kepada daerah-daerah yang selama ini menggantungkan pendapatan pada sektor komoditas tunggal, seperti pertanian dan perdagangan. Daerah seperti Sumatera dan Kalimantan didorong untuk mulai berinvestasi pada sektor pengolahan dan industri berkelanjutan.

"Kalau komoditasnya habis, Anda harus punya sumber pendapatan baru. Mulai investasi di industri, terutama pada pengembangan sumber daya manusia," pesannya.

Belanja daerah, tegas Purbaya, harus bersifat cepat, tepat, dan produktif agar memberikan dampak berganda bagi perekonomian lokal tanpa menimbulkan efek semu.

Ekonomi Nasional Stabil, Tapi Pemerataan Jadi Tantangan

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Indonesia pada 2025 menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi nasional stabil di 5,12 persen pada kuartal II, salah satu yang tertinggi di antara negara G20.

Indikator makro lainnya juga solid: inflasi terkendali di 2,65 persen, defisit APBN aman di 1,56 persen dari PDB, dan perdagangan surplus selama 64 bulan berturut-turut. Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga turun ke level terendah dalam beberapa dekade.

Namun, para ekonom menilai ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Konsentrasi investasi dan lapangan kerja di Jawa membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Dorongan Menuju Belanja Produktif dan Desentralisasi Ekonomi

Pernyataan Menkeu Purbaya ini dinilai sebagai sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk lebih berani dalam mengambil langkah strategis pemanfaatan APBD. Belanja yang produktif, khususnya untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, diyakini dapat mempercepat pemerataan ekonomi.

Isu desentralisasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada Jawa juga diprediksi akan menjadi fokus penting dalam penyusunan RAPBN 2026 mendatang. Perluasan insentif fiskal untuk daerah di luar Jawa serta kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang dinantikan.

Kesimpulannya, esensi dari pengelolaan APBD bukan terletak pada besarnya saldo yang mengendap, tetapi pada seberapa efektif dana tersebut dialirkan untuk menciptakan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.