Purbaya Jawab Tantangan Dedi Mulyadi Soal Dana Pemda Mengendap

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons mengejutkan terhadap tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai data dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan. Purbaya menyebut kemungkinan Dedi Mulyadi dibohongi oleh anak buahnya sendiri.

Konflik Dana Pemda Mengendap Rp 234 Triliun

Permasalahan ini berawal dari pernyataan Menkeu Purbaya yang mengungkapkan adanya uang pemerintah daerah (pemda) yang menganggur di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Data ini berdasarkan catatan Kementerian Keuangan per 15 Oktober 2025 untuk perhitungan dana hingga akhir September 2025.

Purbaya menjelaskan bahwa uang yang menganggur di bank tersebut disebabkan oleh realisasi belanja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang masih lambat.

Daftar Daerah dengan Dana Mengendap Tertinggi

Berikut adalah 15 daerah dengan simpanan uang di bank tercatat paling tinggi menurut data Kemenkeu:

• Provinsi Jakarta: Rp 14,6 triliun
• Jawa Timur: Rp 6,8 triliun
• Kota Banjar Baru: Rp 5,1 triliun
• Provinsi Kalimantan Utara: Rp 4,7 triliun
• Provinsi Jawa Barat: Rp 4,1 triliun
• Kabupaten Bojonegoro: Rp 3,6 triliun
• Kabupaten Kutai Barat: Rp 3,2 triliun
• Provinsi Sumatera Utara: Rp 3,1 triliun
• Kabupaten Kepulauan Talaud: Rp 2,6 triliun
• Kabupaten Mimika: Rp 2,4 triliun
• Kabupaten Badung: Rp 2,2 triliun
• Kabupaten Tanah Bumbu: Rp 2,11 triliun
• Provinsi Bangka Belitung: Rp 2,10 triliun
• Provinsi Jawa Tengah: Rp 1,9 triliun
• Kabupaten Balangan: Rp 1,8 triliun

Respons Keras Purbaya Terhadap Dedi Mulyadi

Dalam tanggapannya, Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau disuruh-suruh oleh Dedi Mulyadi. "Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan," kata Purbaya dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (21/10/2025).

Purbaya juga menegaskan bahwa data yang dimilikinya mirip dengan data milik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. "Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa angkanya mirip kok," imbuhnya.

Tantangan Transparansi Data dari Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menantang Menkeu Purbaya untuk membuka secara transparan data daerah mana saja yang dimaksud memiliki dana mengendap dalam bentuk deposito. Dedi menegaskan bahwa dirinya telah mengecek dan tidak ada dana Pemda Jabar yang disimpan dalam deposito.

"Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," ujar Dedi Mulyadi, Senin (20/10/2025).

Dedi menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Dampak Opini Negatif terhadap Daerah

Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengingatkan bahwa tudingan dana mengendap bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya.

"Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan," tegas Dedi.

Konflik antara Menkeu Purbaya dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ini menyoroti pentingnya transparansi data keuangan daerah dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran.