Nasib Hukum Jokowi Berada di Tangan Prabowo, Ini Analisis Pakar

Menurut pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP), Damai Hari Lubis, nasib hukum mantan Presiden Jokowi kini sepenuhnya berada dalam genggaman Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dikaitkan dengan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang terjadi selama pemerintahan Jokowi.

Dugaan Pelanggaran Hukum Era Jokowi

Publik mencatat sejumlah dugaan pelanggaran konstitusi yang berdampak pada seluruh anak bangsa. Pelanggaran tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

Kategori Pelanggaran Berat Ringan

Presiden Jokowi dinilai tidak optimal dalam menginstruksikan penegak hukum seperti Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK untuk bertindak profesional dan proporsional. Padahal, sebagai pemimpin negara, seharusnya beliau aktif memastikan penegakan hukum berjalan transparan.

Kategori Pelanggaran Berat

• Penggunaan dokumen dan keterangan palsu
• Penjualan laut di Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2
• Obstruksi hukum terkait sejumlah nama pejabat
• Praktik nepotisme dalam lingkaran kekuasaan

Selain itu, terdapat isu penerimaan setoran dari beberapa koruptor yang turut mewarnai pemerintahan era Jokowi.

Politik Hukum dan Kekuasaan

Mayoritas penanganan kasus hukum di era Jokowi dinilai tidak transparan dan tidak setara. Banyak kasus yang tidak tuntas, sementara pelaku yang terlibat justru tetap dipercaya menduduki posisi di kabinet. Jokowi dianggap menyelesaikan persoalan hukum dengan pendekatan politik kekuasaan.

Masa Depan Hukum Jokowi di Tangan Prabowo

Analisis risiko hukum menunjukkan bahwa jika sepertiga dari dakwaan dapat dibuktikan, Jokowi berpotensi menghadapi tuntutan hukum yang serius. Namun, realitasnya tidak ada proses hukum yang berjalan hingga saat ini.

Dalam dinamika politik, hubungan antara Prabowo dan Jokowi bisa berubah kapan saja. Jika Prabowo memanfaatkan politik kekuasaannya, nasib hukum Jokowi sepenuhnya berada di tangan presiden baru tersebut. Masa depan Jokowi, baik dari sisi hukum maupun politik, kini tergantung pada keputusan Prabowo Subianto.