Demokrasi Indonesia: Politik Tanpa Oposisi yang Sehat
Kondisi demokrasi Indonesia di bawah Prabowo menunjukkan kecenderungan politik tanpa oposisi efektif. Hampir seluruh partai besar bergabung dalam koalisi pemerintahan, sementara suara kritis di parlemen menjadi minoritas. Harmoni politik yang tercipta dinilai mengkhawatirkan bagi sistem checks and balances demokrasi.
Kebebasan Sipil: Antara Ketegasan dan Represi
Laporan organisasi HAM menunjukkan peningkatan kriminalisasi terhadap jurnalis, aktivis lingkungan, dan mahasiswa kritis. Stabilitas yang dibangun berisiko menjadi stabilitas semu jika dibarengi dengan represi terhadap perbedaan pendapat.
Reformasi Sistemik yang Diperlukan
Untuk memastikan stabilitas berjalan beriringan dengan demokrasi, pemerintahan Prabowo perlu:
- Memastikan keberadaan oposisi sehat dan ruang bagi masyarakat sipil
- Menjamin kebebasan berbicara dan berekspresi
- Mereformasi sistem hukum secara komprehensif
- Memperkuat transparansi anggaran proyek strategis
Masa depan pemerintahan Prabowo akan ditentukan oleh kemampuannya menegakkan keadilan dan merawat suara rakyat kecil, bukan sekadar pembangunan infrastruktur dan kekuatan militer. Empat tahun tersisa menjadi penentu apakah Prabowo akan dikenang sebagai pemimpin stabilisator atau jenderal kekuasaan.
Artikel Terkait
Hujan Deras Landa Jakarta, 30 RT Terendam dan Ratusan Warga Mengungsi
Sentul Jadi Tuan Rumah Rakornas Besar, 4.453 Pejabat Bahas Percepatan Program Prioritas
KPK Dalami Aliran Dana dan Perjalanan Ridwan Kamil Terkait Kasus BJB
Guru 2026: Masihkah Ada Ruang untuk Wibawa di Tengah Transaksi Pendidikan?