5 Fakta Mencengangkan Proyek Kereta Cepat Whoosh: Pembengkakan Dana hingga Desakan Audit untuk Jokowi & Luhut

- Minggu, 26 Oktober 2025 | 20:00 WIB
5 Fakta Mencengangkan Proyek Kereta Cepat Whoosh: Pembengkakan Dana hingga Desakan Audit untuk Jokowi & Luhut

Dugaan Komisi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Mustari SBK Soroti Jokowi dan Luhut

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan kejanggalan dalam pembiayaan, manajemen, dan pengambilan kebijakan yang melibatkan tokoh penting pemerintahan era Presiden Joko Widodo.

Mustari SBK: Good Governance Diabaikan dalam Proyek Whoosh

Pengamat politik Mustari SBK menyatakan proyek strategis nasional ini tidak hanya bermasalah dari sisi teknis dan ekonomi, tetapi juga mengandung persoalan etika politik serta akuntabilitas publik yang belum terjawab. "Proyek ini dari awal sudah menyimpang dari prinsip good governance," ujar Mustari.

Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Whoosh Capai US$8 Miliar

Biaya proyek Kereta Cepat Whoosh yang awalnya diperkirakan US$6 miliar kini membengkak hingga lebih dari US$8 miliar. Pemerintah dikabarkan harus menambah penyertaan modal negara dan menjamin utang melalui lembaga keuangan negara, meski sebelumnya berjanji tidak menggunakan dana APBN.

Desakan Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

Mustari mendesak lembaga pengawasan seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan Agung melakukan audit menyeluruh terhadap semua proses proyek, mulai dari tender, perubahan skema kerja sama, hingga pengelolaan dana pinjaman dari China. "Jangan biarkan publik hanya mendengar perdebatan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN," tegasnya.

Sistem Pengawasan Internal Whoosh Dinilai Lemah

Menurut analisis Mustari, sejak awal pemerintah terlalu tergesa-gesa menjadikan Whoosh sebagai legacy project tanpa menyiapkan tata kelola yang kokoh. "Kereta cepat ini seolah jadi simbol prestise, bukan efisiensi," tambahnya.

KPK dan Kejaksaan Diminta Buka Dokumen Kontrak Whoosh

Mustari mendesak lembaga penegak hukum turun tangan secara independen untuk mengungkap potensi penyimpangan. "KPK dan Kejaksaan harus berani membuka semua dokumen kontrak, proses pembiayaan, serta relasi antara BUMN dan perusahaan asing," ujarnya.

Kritik Tarif Mahal dan Dampak Ekonomi Whoosh

Sejak diluncurkan Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh menghadapi kritik terkait tarif yang dianggap terlalu mahal, konektivitas antarkota yang belum efisien, serta minimnya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar jalur proyek.

Pelajaran Penting Transparansi Infrastruktur Indonesia

Kasus Whoosh membuka diskusi mengenai transparansi proyek infrastruktur di Indonesia. Pemerintahan baru diharapkan menjadikan proyek ini sebagai pelajaran penting tentang akuntabilitas publik dan batas tegas antara kepentingan politik dan ekonomi negara.

"Whoosh adalah simbol kemajuan, tapi juga pengingat bahwa kemajuan harus disertai kejujuran dan tanggung jawab," tutup Mustari SBK.

Editor: Raditya Aulia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar