Menurut analisis Mustari, sejak awal pemerintah terlalu tergesa-gesa menjadikan Whoosh sebagai legacy project tanpa menyiapkan tata kelola yang kokoh. "Kereta cepat ini seolah jadi simbol prestise, bukan efisiensi," tambahnya.
KPK dan Kejaksaan Diminta Buka Dokumen Kontrak Whoosh
Mustari mendesak lembaga penegak hukum turun tangan secara independen untuk mengungkap potensi penyimpangan. "KPK dan Kejaksaan harus berani membuka semua dokumen kontrak, proses pembiayaan, serta relasi antara BUMN dan perusahaan asing," ujarnya.
Kritik Tarif Mahal dan Dampak Ekonomi Whoosh
Sejak diluncurkan Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh menghadapi kritik terkait tarif yang dianggap terlalu mahal, konektivitas antarkota yang belum efisien, serta minimnya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar jalur proyek.
Pelajaran Penting Transparansi Infrastruktur Indonesia
Kasus Whoosh membuka diskusi mengenai transparansi proyek infrastruktur di Indonesia. Pemerintahan baru diharapkan menjadikan proyek ini sebagai pelajaran penting tentang akuntabilitas publik dan batas tegas antara kepentingan politik dan ekonomi negara.
"Whoosh adalah simbol kemajuan, tapi juga pengingat bahwa kemajuan harus disertai kejujuran dan tanggung jawab," tutup Mustari SBK.
Artikel Terkait
Anak SMP di Kulon Progo Terjebak Judol & Pinjol, Utangnya Tembus Rp 4 Juta!
OMK St. Antonius Padua Taratara Sabet Juara Umum LiSeRa 2025, Ini Rahasia Kemenangan Mereka!
Gempa M 6.4 Guncang NTT Dini Hari Tadi, Ini Kata BMKG Soal Potensi Tsunami
Gebyar HSN 2025 Manado: Bakti Sosial Hingga Beri Penghargaan ke Wali Kota, Apa Saja Aksi Nyatanya?