Menurut analisis Mustari, sejak awal pemerintah terlalu tergesa-gesa menjadikan Whoosh sebagai legacy project tanpa menyiapkan tata kelola yang kokoh. "Kereta cepat ini seolah jadi simbol prestise, bukan efisiensi," tambahnya.
KPK dan Kejaksaan Diminta Buka Dokumen Kontrak Whoosh
Mustari mendesak lembaga penegak hukum turun tangan secara independen untuk mengungkap potensi penyimpangan. "KPK dan Kejaksaan harus berani membuka semua dokumen kontrak, proses pembiayaan, serta relasi antara BUMN dan perusahaan asing," ujarnya.
Kritik Tarif Mahal dan Dampak Ekonomi Whoosh
Sejak diluncurkan Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh menghadapi kritik terkait tarif yang dianggap terlalu mahal, konektivitas antarkota yang belum efisien, serta minimnya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar jalur proyek.
Pelajaran Penting Transparansi Infrastruktur Indonesia
Kasus Whoosh membuka diskusi mengenai transparansi proyek infrastruktur di Indonesia. Pemerintahan baru diharapkan menjadikan proyek ini sebagai pelajaran penting tentang akuntabilitas publik dan batas tegas antara kepentingan politik dan ekonomi negara.
"Whoosh adalah simbol kemajuan, tapi juga pengingat bahwa kemajuan harus disertai kejujuran dan tanggung jawab," tutup Mustari SBK.
Artikel Terkait
Malaikat di Roma yang Mirip PM Meloni Picu Polemik Politik
Utusan AS dan Rusia Gelar Pembicaraan Rahasia di Florida, Bahas Jalan Damai Ukraina
Balita 4 Tahun di Cilacap Tewas Dibunuh dan Dilecehkan oleh Tetangga Sendiri
Serangan Udara di Gaza Tewaskan 28 Warga, Seperempatnya Anak-anak