Bentrok di Aleppo Picu Eksodus Massal dan Ancaman Perang Baru

Bentrok bersenjata akhirnya pecah di Aleppo. Setelah berhari-hari ketegangan memuncak, kota di utara Suriah itu kini jadi medan pertempuran antara pasukan pemerintah dan milisi Kurdi. Korban berjatuhan. Menurut pantauan Lembaga Pemantau Suriah untuk Hak Asasi Manusia di London, sedikitnya 12 warga sipil tewas sejak Selasa lalu. Tak cuma itu, sejumlah serdadu pemerintah dan seorang gerilyawan Kurdi juga dilaporkan meninggal. Lebih dari 60 orang lainnya cedera dalam kekacauan itu.

Gelombang pengungsian pun tak terhindarkan. Sekitar 142 ribu warga, menurut catatan Komite Tanggap Darurat Aleppo, telah mengungsi mencari aman hingga Kamis. Suasana kota berubah total. Sekolah-sekolah tutup. Bahkan lalu lintas udara dari dan ke bandara Aleppo dihentikan sama sekali, mengisolasi kota yang sudah terluka ini.

Pemerintah Suriah di Damaskus punya pembelaan. Mereka bilang operasi militer ini cuma untuk jaga keamanan dan cegah aktivitas bersenjata di kawasan permukiman. Meski sempat buka koridor kemanusiaan Rabu dan Kamis sampai tengah hari, dua distrik yang dikuasai Kurdi, Sheikh Maqsoud dan Achrafieh, kemudian ditetapkan sebagai "zona militer tertutup". Sayangnya, langkah itu tak menyelesaikan masalah. Sekitar 100 ribu warga diperkirakan masih terjebak di tengah baku tembak.

Di sisi lain, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi Kurdi membantah keras. Mereka menampik ada target militer di wilayah administrasi mereka.

"Tentara Suriah justru menyerang warga sipil," tuduh mereka, sambil memperingatkan bahwa eskalasi di Aleppo ini berisiko menyeret Suriah kembali ke jurang perang terbuka.

Kekhawatiran itu diamini pengamat.

"Pertempuran ini berdampak langsung terhadap stabilitas Suriah," kata Nanar Hawach, analis senior Suriah dari International Crisis Group.

Dia memperingatkan, jika kebuntuan ini berlarut, kekerasan lokal yang sekarang terjadi berpotensi merembet ke wilayah lain.

Mediasi dan Seruan Damai

Sementara kedua pihak saling tuding, sejumlah aktor internasional berusaha meredakan panas. Mediator dari Amerika Serikat dan Turki dikabarkan turun tangan. PBB juga angkat bicara.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyerukan semua pihak untuk "segera menurunkan eskalasi dan menahan diri semaksimal mungkin."

Dia mendesak agar langkah-langkah segera diambil untuk mencegah korban sipil bertambah, dan yang terpenting, perundingan untuk mengimplementasikan kesepakatan Maret harus segera dimulai kembali.

Retaknya Kesepakatan Lama

Kesepakatan yang dimaksud itu memang rapuh. Ditandatangani pada 10 Maret 2025, perjanjian itu adalah buah dari peristiwa besar: tumbangnya Bashar Assad tiga bulan sebelumnya oleh serangan kilat kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham. Dalam kesepakatan itu, SDF sepakat berintegrasi dengan pemerintah sementara pimpinan Presiden Ahmad al-Sharaa. Bukan cuma gencatan senjata, ini diharapkan jadi jalan penyatuan Suriah.

Isinya, wilayah Kurdi dengan populasi sekitar 2,5 juta dan kekayaan minyaknya akan kembali di bawah kendali pemerintah pusat. Sebagai gantinya, komunitas Kurdi diakui sebagai bagian dari negara yang bersatu.

Tapi, negosiasi selalu mentok di satu titik paling pelik: rencana penggabungan sekitar 60 ribu pejuang Kurdi ke dalam tentara nasional sebelum akhir 2025. Sepuluh bulan berlalu, prosesnya tersendat-sendat. Dan bentrokan terbaru ini meletus persis setelah tenggat waktu terakhir dinyatakan lewat.

Menurut Julien Barnes-Dacey dari European Council on Foreign Relations, akar masalahnya adalah perbedaan politik yang mendasar dan sulit didamaikan.

"Pemerintah menginginkan kontrol terpusat, sementara SDF mendorong model federal yang memberi mereka otonomi regional yang kuat," ujarnya.

Jurang Pemisah yang Dalam

Guido Steinberg, peneliti senior dari Institut Jerman, melihat posisi kedua belah pihak nyaris mustahil dipertemukan. Bagi etnis Kurdi, menyerahkan senjata sama saja dengan bunuh diri, terutama setelah menyaksikan apa yang terjadi pada minoritas Alawi dan Druze sejak al-Sharaa berkuasa.

Damaskus memang ngotot pada negara kesatuan, tapi diakui Steinberg, mereka terlalu lemah untuk memaksa Kurdi melucuti senjata tanpa bantuan Turki. "Tanpa Ankara, itu tidak akan terjadi," katanya. Namun, Turki sendiri tampaknya enggan turun tangan secara militer penuh. Situasi politik dalam negeri mereka rumit.

Ankara memang menganggap SDF sebagai organisasi teroris, terkait dengan Partai Buruh Kurdistan (PKK) yang kini bubar. Tapi Presiden Erdogan juga butuh dukungan politisi pro-Kurdi untuk amendemen konstitusi, menyongsong pemilu 2028. Melancarkan operasi militer besar-besaran di Suriah justru bisa memantik sentimen negatif terhadapnya.

Pernyataan pejabat Kementerian Pertahanan Turki Kamis lalu terkesan hati-hati. Mereka siap "mendukung" Suriah jika diminta. Tapi di kesempatan lain, mereka menegaskan operasi di Aleppo adalah tanggung jawab penuh tentara Suriah. Posisi Turki lebih sebagai penopang de-eskalasi.

"Kami siap memberikan segala bentuk dukungan untuk segera mengakhiri bentrokan dan memulihkan stabilitas," kata Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus.

Warga Sipil yang Terjepit

Di balik semua tarik-ulur politik dan militer yang ruwet itu, yang paling menderita tetap warga biasa. Nanar Hawach mengingatkan, kekerasan di timur laut Suriah ini memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah sangat rapuh. Bayangkan, beban perang saudara lebih dari sepuluh tahun, ditambah gempa besar 2023, dan musim dingin ekstrem 2025–2026.

"Sekali lagi, puluhan ribu pengungsi membutuhkan tempat berlindung. Jika pertempuran berlanjut, layanan publik yang sudah kewalahan akan semakin tertekan," ujarnya prihatin.

Data PBB memperlihatkan betapa parahnya kondisi bantuan. Dari kebutuhan dana 112 juta dolar AS untuk bantuan musim dingin, baru 29 juta yang terkumpul. Defisitnya mencapai 74 persen! Prioritas seperti pemanas darurat, perbaikan rumah, distribusi perlengkapan musim dingin, dan pembukaan akses jalan untuk bantuan, semua terhambat. Penyebabnya klasik: kurang dana dan situasi keamanan yang makin kacau.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman.
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor Yuniman Farid