Bentrok di Aleppo Picu Eksodus Massal dan Ancaman Perang Baru

Tapi, negosiasi selalu mentok di satu titik paling pelik: rencana penggabungan sekitar 60 ribu pejuang Kurdi ke dalam tentara nasional sebelum akhir 2025. Sepuluh bulan berlalu, prosesnya tersendat-sendat. Dan bentrokan terbaru ini meletus persis setelah tenggat waktu terakhir dinyatakan lewat.

Menurut Julien Barnes-Dacey dari European Council on Foreign Relations, akar masalahnya adalah perbedaan politik yang mendasar dan sulit didamaikan.

"Pemerintah menginginkan kontrol terpusat, sementara SDF mendorong model federal yang memberi mereka otonomi regional yang kuat," ujarnya.

Jurang Pemisah yang Dalam

Guido Steinberg, peneliti senior dari Institut Jerman, melihat posisi kedua belah pihak nyaris mustahil dipertemukan. Bagi etnis Kurdi, menyerahkan senjata sama saja dengan bunuh diri, terutama setelah menyaksikan apa yang terjadi pada minoritas Alawi dan Druze sejak al-Sharaa berkuasa.

Damaskus memang ngotot pada negara kesatuan, tapi diakui Steinberg, mereka terlalu lemah untuk memaksa Kurdi melucuti senjata tanpa bantuan Turki. "Tanpa Ankara, itu tidak akan terjadi," katanya. Namun, Turki sendiri tampaknya enggan turun tangan secara militer penuh. Situasi politik dalam negeri mereka rumit.

Ankara memang menganggap SDF sebagai organisasi teroris, terkait dengan Partai Buruh Kurdistan (PKK) yang kini bubar. Tapi Presiden Erdogan juga butuh dukungan politisi pro-Kurdi untuk amendemen konstitusi, menyongsong pemilu 2028. Melancarkan operasi militer besar-besaran di Suriah justru bisa memantik sentimen negatif terhadapnya.

Pernyataan pejabat Kementerian Pertahanan Turki Kamis lalu terkesan hati-hati. Mereka siap "mendukung" Suriah jika diminta. Tapi di kesempatan lain, mereka menegaskan operasi di Aleppo adalah tanggung jawab penuh tentara Suriah. Posisi Turki lebih sebagai penopang de-eskalasi.

"Kami siap memberikan segala bentuk dukungan untuk segera mengakhiri bentrokan dan memulihkan stabilitas," kata Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus.

Warga Sipil yang Terjepit

Di balik semua tarik-ulur politik dan militer yang ruwet itu, yang paling menderita tetap warga biasa. Nanar Hawach mengingatkan, kekerasan di timur laut Suriah ini memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah sangat rapuh. Bayangkan, beban perang saudara lebih dari sepuluh tahun, ditambah gempa besar 2023, dan musim dingin ekstrem 2025–2026.

"Sekali lagi, puluhan ribu pengungsi membutuhkan tempat berlindung. Jika pertempuran berlanjut, layanan publik yang sudah kewalahan akan semakin tertekan," ujarnya prihatin.

Data PBB memperlihatkan betapa parahnya kondisi bantuan. Dari kebutuhan dana 112 juta dolar AS untuk bantuan musim dingin, baru 29 juta yang terkumpul. Defisitnya mencapai 74 persen! Prioritas seperti pemanas darurat, perbaikan rumah, distribusi perlengkapan musim dingin, dan pembukaan akses jalan untuk bantuan, semua terhambat. Penyebabnya klasik: kurang dana dan situasi keamanan yang makin kacau.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman.
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor Yuniman Farid