Ancaman Utang China: Bisakah Kereta Cepat Whoosh Mengulang Tragedi Uganda?
Aktivis dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengingatkan Indonesia agar tidak terjebak dalam skenario utang yang sama dengan Uganda dan beberapa negara Afrika lainnya akibat ketergantungan pada pinjaman China. Peringatan ini disampaikan dalam konteks proyek Kereta Cepat Whoosh yang dinilainya sarat risiko.
Kisah Pahit Negara-Negara Pengutang China
Ubedilah menjelaskan bahwa sejumlah negara seperti Uganda, Sri Lanka, Zimbabwe, dan Nigeria telah mengalami kenyataan pahit. Uganda, misalnya, sampai harus menghadapi ancaman kehilangan Bandara Internasional Entebbe karena ketidakmampuan membayar utang. Menurutnya, Indonesia berpotensi mengalami nasib serupa.
Beban Utang dan Kerugian Whoosh yang Membengkak
Proyek Kereta Cepat Whoosh disebut-sebut menjadi sumber masalah. Utang proyek ini terus membengkak, sementara operasionalnya merugi hingga sekitar Rp4,1 triliun per tahun. Kondisi ini membuat Indonesia bahkan kesulitan membayar bunganya, apalagi pokok utang.
Restrukturisasi Utang dan Ancaman Take Over oleh China
Dengan kondisi ekonomi yang tidak optimal, skema restrukturisasi utang dinilai sulit dikabulkan China, terutama karena Indonesia belum pernah mengangsur. Jika restrukturisasi ditolak, Ubedilah memperingatkan bahwa Kereta Cepat Whoosh bisa diambil alih sepenuhnya oleh China, menjadikan aset strategis itu milik negara asing untuk selamanya.
Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Hal ini disebutnya sebagai penjualan kedaulatan Republik Indonesia. Transportasi umum, khususnya jalur strategis seperti Jakarta-Bandung, adalah urat nadi negara. Jika dikuasai asing, terutama dalam situasi krisis atau perang, hal tersebut sangat membahayakan negara. Ancaman ini tidak hanya berhenti di kereta cepat, tetapi berpotensi meluas ke bandara dan pelabuhan.
Kontra Sejak Awal dan Tanggung Jawab Pemerintah
Ubedilah mengaku sejak awal masuk dalam kelompok yang kontra terhadap pembangunan proyek ini. Ia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan beralihnya mitra proyek dari Jepang ke China, serta atas realisasi kebijakan yang penuh risiko ini.
Artikel Terkait
Nenek dan Remaja Perempuan Ditemukan Tewas di Rumah di Banyumas, Satu Korban di Dalam Sumur
Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT Tersangka Baru Korupsi Pengadaan Motor Listrik Rp1,1 Triliun di Badan Gizi Nasional
Kecelakaan Maut di Tol Jombang: Sopir Diduga Microsleep, Tabrak Truk Hino, Satu Tewas
Wali Kota Makassar Luncurkan “Pete-pete Laut”, Layanan Kapal Gratis untuk Warga Kepulauan Terluar