Mendagri Tito Karnavian Siapkan Insentif Rp1 Triliun untuk Kepala Daerah Berkinerja Baik

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, punya pandangan sendiri soal cara memacu kinerja kepala daerah. Menurut dia, salah satu jurus yang paling jitu adalah dengan kasih penghargaan. Bukan sekadar seremoni, tapi ini soal menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar daerah. Dengan begitu, para bupati, wali kota, dan gubernur diharapkan bisa bekerja lebih optimal buat masyarakat.

"Jadi pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan iklim kompetitif agar daerah bisa memacu kinerjanya lebih optimal," kata Tito dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).

Coba bayangkan, Indonesia punya 552 daerah. Rinciannya: 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Luar biasa kompleks, kan? Makanya, menurut Tito, pendekatan pengawasan aja nggak cukup. Perlu juga ada apresiasi. Dia bilang, Kemendagri harus kasih semacam "carrot" atau hadiah buat daerah-daerah yang dinilai berkinerja baik.

"Saya berpendapat bahwa kita juga perlu dari Kemendagri untuk memberikan carrot atau penghargaan reward kepada rekan-rekan yang dianggap baik," jelasnya.

Di sisi lain, ada masalah lain yang juga mau dibenahi. Selama ini, publik lebih sering disuguhi berita negatif soal pemerintah daerah. Padahal, menurut Tito, banyak juga kepala daerah yang kerja keras. Mereka turun langsung ke lapangan, menemui masyarakat di pelosok, bahkan sampai ke daerah terpencil. Bikin terobosan dan inovasi di berbagai bidang. Sayangnya, cerita-cerita positif kayak gini jarang terekspos.

"Banyak kepala daerah yang baik, banyak kepala daerah yang berjuang, turun ke lapangan bertemu masyarakat, masuk ke pedalaman bertemu masyarakatnya yang kurang mampu, kurang beruntung, kreatif membuat terobosan-terobosan inovasi di berbagai bidang," tegasnya.

Nah, pemberian penghargaan ini sekaligus jadi alat komunikasi pemerintah. Tujuannya? Memperkuat kepercayaan publik dan mendorong kompetisi yang sehat. Narasi positif yang dibangun diharapkan bisa menggambarkan kinerja secara lebih jujur berbasis data dan indikator yang terukur.

Menariknya, penghargaan ini nggak cuma berupa piagam atau piala. Ada insentif fiskal juga. Total anggarannya sekitar Rp 1 triliun. Dana itu bakal langsung ditransfer ke kas daerah, masuk sebagai tambahan APBD. Bukan buat pribadi, tegas Tito.

"Jadi yang diterima oleh Bapak-Ibu (Pemda) itu bukan untuk pribadi. Tapi masuk dalam tambahan APBD, yang akan kami transfer nanti ke rekening RKUD (yaitu) rekening umum daerah masing-masing," tuturnya.

Lalu, bagaimana cara menilai siapa yang layak dapat penghargaan? Tito memastikan prosesnya objektif. Datanya dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tim jurinya juga gabungan dari pemerintah dan media. Indikator utamanya meliputi pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, sampai inovasi pembiayaan daerah.

"Ini 4 kategori yang sebetulnya datanya sudah ada di BPS. Yang stuntingnya turun, kemiskinan turun, kemudian inflasinya terkendali semuanya sudah ada di BPS," pungkasnya.

Biar kompetisinya adil, pemerintah juga membagi daerah ke dalam enam wilayah. Sistem penilaiannya berbasis regional. Tujuannya sederhana: biar daerah dengan kapasitas fiskal yang kurang lebih setara bisa bersaing secara proporsional. Nggak ada cerita daerah kaya terus menang, daerah miskin cuma jadi penonton.