Wali Kota Makassar Luncurkan “Pete-pete Laut”, Layanan Kapal Gratis untuk Warga Kepulauan Terluar

Peluncuran moda transportasi laut gratis bernama “Pete-pete Laut” diresmikan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, pada Jumat, 12 Juni 2026. Layanan ini dihadirkan sebagai jawaban atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini menghambat mobilitas warga di wilayah kepulauan terluar.

Armada yang digunakan adalah KM Banawa Nusantara 27, yang diprioritaskan bagi pelajar, tenaga kesehatan, guru, dan masyarakat umum. Munafri, yang akrab disapa Appi, menyatakan bahwa program ini merupakan realisasi dari janji politiknya bersama Aliyah Mustika Ilham saat Pilkada 2024 lalu. Ia menegaskan bahwa setiap perjalanan kapal tidak dipungut biaya alias gratis bagi masyarakat pulau.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal (soft launching). Setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya alias gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” ujar Munafri dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya aspek keselamatan pelayaran. Dengan kapasitas angkut sekitar 30 penumpang, kapal wajib dilengkapi pelampung yang memadai dan alat komunikasi yang berfungsi baik. Kapal dilarang melebihi muatan. Ke depan, Pemerintah Kota Makassar berencana menambah dua hingga tiga unit armada secara bertahap.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa kapal kayu ini akan beroperasi rutin satu kali sepekan setiap hari Senin. Rute perjalanan dimulai dari Pulau Barrang Lompo menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga ke pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo. Seluruh awak kapal yang berjumlah lima orang telah memiliki sertifikasi keselamatan maritim internasional, seperti BST, AFF, dan SAT.

“Seluruh awak kapal yang terdiri dari lima orang telah memiliki sertifikasi keselamatan maritim internasional, seperti BST, AFF, dan SAT,” kata Rheza.

Rheza menambahkan, operasional program ini tidak menggunakan anggaran baru, melainkan mengoptimalkan anggaran operasional kapal Dishub yang sudah ada. Untuk menunjang operasional, Dishub mengalokasikan anggaran bahan bakar, biaya pemeliharaan fisik dan mesin untuk tahun 2026, serta belanja jasa operator kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Meski demikian, Rheza mengakui adanya tantangan infrastruktur berupa kedalaman perairan dan keterbatasan dermaga di sejumlah pulau tujuan, seperti di Pulau Bone Tambu. Akibatnya, kapal belum bisa bersandar langsung dan harus menggunakan perahu penghubung untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Ia berharap pembangunan dermaga yang lebih representatif dapat segera terealisasi.

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkot Makassar, mulai dari Dinas PU, BPKAD, Dinas Pendidikan, BPBD, hingga Dinas Kesehatan.