Benarkah Zaman SBY Lebih Makmur? Ini Kata Purbaya Soal Mesin Ekonomi Jokowi yang Pincang

Purbaya Yudhi Sadewa: Ekonomi Era SBY Lebih Sehat, Mesin Ekonomi Jokowi Pincang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan kinerja ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam acara Investor Daily Summit 2025, Kamis (9/10/2025), Menkeu Purbaya secara blak-blakan menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik pada masa pemerintahan SBY.

Perbandingan Kinerja Ekonomi: SBY vs Jokowi

Menurut analisis Purbaya, era SBY (2004-2014) mencatatkan fundamental ekonomi yang lebih sehat dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 6%, uang beredar 17%, dan pertumbuhan kredit 22%. "Zaman SBY meski tak banyak bangun infrastruktur, rakyat makmur," ujar Purbaya.

Sebaliknya, di era Jokowi (2014-2024), ekonomi dinilai terlalu bergantung pada belanja infrastruktur pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, uang beredar 7%, dan pertumbuhan kredit yang lebih rendah. "Mesin ekonomi kita jadi pincang karena sektor swasta lamban bergerak," tambahnya.

Utang Negara Tembus Rp 9.138 Triliun

Sejak era Jokowi, utang negara mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025. Namun, Purbaya menegaskan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman di level 39,86%.

"Dari standar internasional yang ada dimana-mana kita cukup pruden," tegas Purbaya dalam Media Gathering di Bogor. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menambahkan bahwa pemerintah melakukan utang secara hati-hati dan terukur.

Penolakan Pembayaran Utang Kereta Cepat dari APBN

Menteri Keuangan menolak usulan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proyek yang mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai Rp 6,98 triliun.

"Ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," jelas Purbaya. Danantara disebut memiliki deviden sekitar Rp 80 triliun per tahun yang dapat digunakan untuk menangani masalah ini.

Dampak Kereta Cepat pada Kinerja KAI

Mantan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan bahwa proyek kereta cepat Whoosh telah menjadi beban finansial bagi perusahaan. "Itu kereta cepat sudah sejak lama saya kira akan bermasalah, pasti akan ada masalah besar," katanya dalam diskusi Meet The Leaders.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut proyek ini sebagai "bom waktu" yang sedang dibahas bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anggara Nusantara (BPI Danantara). Utang proyek kereta cepat yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp 116 triliun.

Sumber: Tribunnews