Politikus Ferdinand Hutahaean menyoroti aksi viral razia truk berpelat luar daerah yang dilakukan rombongan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, beberapa hari lalu.
Dalam pernyataannya, Ferdinand tanpa ragu menyebut langkah Bobby sebagai tindakan yang mencerminkan “kedunguan” dan bentuk “ketidakpahaman pemerintahan”.
Video razia truk itu sempat menuai polemik di publik. Aksi tersebut memperlihatkan pejabat Pemprov Sumut menghentikan kendaraan berpelat BL (Aceh) dan menyarankan agar diganti menjadi BK (Sumut). Pemerintah Provinsi Sumut akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang timbul.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Harahap, mengakui adanya kesalahpahaman dalam komunikasi publik.
“Kami mohon maaf jika pesan yang sampai berbeda. Kami berkomitmen memperbaiki komunikasi publik dan terbuka terhadap kritik,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Namun, pernyataan maaf itu tak lantas meredam kritik tajam dari Ferdinand Hutahaean. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferdinand menilai kebijakan razia truk berpelat luar daerah merupakan bentuk kesalahan mendasar dalam memahami prinsip pemerintahan.
“Tidak ada undang-undang yang melarang kendaraan berpelat provinsi A beroperasi di provinsi B. Perintah razia itu jelas kedunguan,” tegas Ferdinand.
Ia menambahkan, bila Pemprov Sumut ingin mengoptimalkan potensi pajak kendaraan, seharusnya dibuat aturan resmi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda).
“Kalau ingin nilai tambah dari kendaraan luar daerah, keluarkan Pergub atau Perda. Bukan dengan memaksa ganti pelat,” kata Ferdinand.
Sumber: suara
Foto: Kolase Ferdinand Hutahaean dan Bobby Nasution. [Dok. Istimewa]
Artikel Terkait
Presiden Panggil Chatib Basri ke Istana, Istana Bantah Terkait Isu Reshuffle Menkeu
Presiden Prabowo Resmikan RSUD KH Muhammad Thohir di Lampung, Target Renovasi 400 RS dan 10 Ribu Puskesmas
Dua Mahasiswi UPN Veteran Jatim Terjebak 30 Menit di Lift Akibat Listrik Padam
Mahfud MD Desak Kejaksaan Agung Periksa Wakil Pimpinan BGN Nanik S Deyang soal Korupsi MBG