JATAM: Badan Industri Mineral Bentukan Prabowo Cuma Mesin Perampasan Berkedok Nasionalisme Semu!

Jatam juga mengkritik habis-habisan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadang sebagai jalan menuju kemandirian. Menurut mereka, ini hanyalah kedok.

Pada praktiknya, Jamil menyebut proyek-proyek smelter justru semakin memperkuat ketergantungan pada investasi dan teknologi asing. Rakyat lokal, kata dia, hanya kebagian getahnya.

"Sementara masyarakat lokal hanya menerima dampak negatif berupa pencemaran, penggusuran, dan hilangnya mata pencaharian," ujarnya.

"Alih-alih memperkuat kedaulatan, hilirisasi justru melegitimasi kolonialisme ekonomi dalam bentuk baru," sambung Jamil.

Negara Dituding Jadi Fasilitator Korporasi Tambang, Bukan Pelindung Rakyat

Pada akhirnya, Jatam menyimpulkan bahwa negara telah gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung rakyat. 

Sebaliknya, negara justru menjadi fasilitator bagi kepentingan korporasi tambang.

"Negara tidak hadir sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai fasilitator bagi korporasi tambang. Dalam banyak kasus, izin tambang diberikan tanpa konsultasi publik yang berarti, dan dampak lingkungan tidak pernah menjadi pertimbangan utama," kata Jamil.

Kritik pedas dari Jatam ini menjadi "lonceng peringatan" bahwa di balik proyek-proyek ambisius pemerintah, ada ancaman kerusakan ekologis dan sosial yang sangat serius jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan.

Sumber: Suara