Kementerian Kebudayaan Gandeng Lima Lembaga untuk Perkuat Ekosistem Budaya

Jakarta, Selasa lalu (10/3), ruang utama Kantor Kementerian Kebudayaan tampak ramai. Bukan untuk acara biasa, melainkan penandatanganan sejumlah naskah kerja sama yang melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Tujuannya jelas: membangun ekosistem kebudayaan yang lebih solid, maju, dan punya martabat. Sinergi lintas sektor jadi tema besarnya.

Lima dokumen penting akhirnya ditandatangani. Mitra strategisnya beragam, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kehutanan, hingga Badan Ekonomi Kreatif. BRIN juga masuk dalam daftar, begitu pula Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi ini dirancang untuk menyelaraskan program, dari percepatan pemajuan budaya, pelestarian cagar budaya, sampai pengembangan ekonomi kreatif.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, hadir memimpin acara. Ia menyebut momen ini sebagai langkah awal yang krusial.

"Naskah kerja sama ini merupakan payung," ujarnya dalam keterangan tertulis keesokan harinya, Rabu (11/3/2026).

"Di level taktis dan teknis di bawah, kita bisa melakukan berbagai penyelarasan, harmonisasi, serta kegiatan yang saling mendukung untuk memajukan kebudayaan nasional."

Fadli lantas mengingatkan amanat konstitusi. Pasal 32 UUD 1945, katanya, menempatkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan. Tapi negara yang dimaksud bukan cuma Kementerian Kebudayaan semata.

"Seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta punya tanggung jawab bersama," tegasnya.

Di sisi lain, teknologi digital dinilai punya peran sentral. Saat ini, verifikasi dan digitalisasi koleksi museum serta aset budaya lainnya sedang gencar dilakukan. Nah, di sinilah kerja sama dengan BRIN dan Kominfo dinilai strategis. Riset budaya, termasuk temuan lukisan gua tertua di dunia yang usianya mencapai 67.800 tahun di Indonesia, butuh dukungan ilmiah kuat. Sementara kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan muncul karena banyak situs arkeologi dan gua prasejarah justru berada di dalam kawasan hutan. Pelestariannya mustahil dilakukan sendirian.

Tak cuma soal pelestarian, Fadli juga menyinggung aspek ekonomi. Revitalisasi bangunan bersejarah, misalnya, bisa jadi ruang aktivitas budaya sekaligus penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pandangan senada datang dari Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya. Menurutnya, kolaborasi penting untuk menjaga warisan budaya sekaligus memberi nilai tambah ekonomi. Platform digital bisa membuka ruang lebih luas agar karya anak bangsa dikenal global.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, membawa perspektif berbeda. Ia memandang hutan tak sekadar bentang alam, melainkan juga bentang kebudayaan. Masyarakat adat di dalamnya adalah bagian dari kekayaan itu. Ia berharap komitmen ini diwujudkan dalam program konkret antara dua kementerian.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria dan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria lebih menyoroti aspek data. Kebudayaan harus dilihat sebagai data strategis. Digitalisasi data budaya akan memudahkan akses publik dan mendukung rekonstruksi jika ada yang rusak.

Dari pihak daerah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyambut baik kerja sama ini. Ia yakin kolaborasi bisa memperkuat upaya pelindungan budaya dan mendongkrak Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Acara yang dihadiri para pejabat tinggi itu diharapkan bukan sekadar seremonial. Dengan Kementerian Kebudayaan bertindak sebagai "dirigen", orkestrasi ekosistem kebudayaan nasional diharapkan bisa berjalan lebih harmonis. Dampaknya pun diharapkan nyata, terukur, dan berkelanjutan untuk Indonesia.

Turut mendampingi Menteri Fadli Zon, antara lain Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Sekjen Bambang Wibawarta, serta sejumlah direktur jenderal dan staf ahli di lingkungan kementerian.