WOW! Sinar Mas, Jhonlin hingga Keluarga Prabowo Disebut Ikut Kuasai Separuh Lahan Bersertifikat RI

Ia menyebut persoalan ini berasal dari kebijakan masa lalu yang lebih berpihak kepada pemodal besar ketimbang petani kecil.

“Kalau ditelusuri pemilik akhirnya, dari berbagai PT yang memegang HGU, hanya berkisar 60 keluarga,” ujar Nusron. Meski demikian, ia tak menyebut satu pun nama secara eksplisit.

Nusron Wahid: 60 Keluarga Kuasai Setengah Lahan di Indonesia!

Di tengah gencarnya janji pemerataan ekonomi, fakta mencengangkan justru diungkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

Ia menyebut hanya 60 keluarga yang menguasai hampir separuh lahan bersertifikat di Indonesia. 

Tepatnya, 48 persen dari total 55,9 juta hektare lahan berada di bawah kendali elit ekonomi tersebut—sebuah bentuk baru kolonialisme, menurut Nusron.

“Ini bukan sekadar ketimpangan. Ini bentuk penjajahan gaya baru yang dilembagakan negara melalui kebijakan-kebijakan yang menyesatkan selama puluhan tahun,” tegas Nusron dalam pidato di Jakarta, Minggu 13 Juli 2025.

Nusron memaparkan, lahan-lahan itu tersebar dalam berbagai nama perusahaan, namun setelah ditelusuri kepemilikannya, semuanya bermuara ke segelintir orang.

Bahkan, ada satu keluarga yang disebutnya menguasai 1,8 juta hektare lahan—setara enam kali luas Pulau Bali.

Sementara itu, petani kecil berebut dua hektare saja untuk menyambung hidup, menanam sayur, atau sekadar bertahan di tengah naiknya harga pupuk dan benih.

Menurut Nusron, ketimpangan kepemilikan tanah ini bukan terjadi begitu saja. 

Ia menyebutnya sebagai akibat dari “kesalahan kebijakan masa lalu” yang selama ini lebih memihak pemilik modal ketimbang rakyat.

“Orang jadi miskin bukan karena tidak mampu. Tapi karena kebijakan yang menutup akses mereka atas tanah, sumber produksi utama,” ujarnya.

Ketika struktur kepemilikan tanah timpang, maka kemiskinan struktural menjadi keniscayaan. 

Segelintir keluarga bisa hidup dari ratusan ribu hektare tanah, sementara jutaan keluarga petani hidup dari secuil lahan, atau bahkan tanpa tanah sama sekali.

Dalam konteks ini, Nusron menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat khusus kepada Kementerian ATR/BPN untuk membalik arah kebijakan agraria.

Instruksi utama Presiden adalah menegakkan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dan redistribusi tanah.

Sumber: Sawitku