WOW! Sinar Mas, Jhonlin hingga Keluarga Prabowo Disebut Ikut Kuasai Separuh Lahan Bersertifikat RI

MURIANETWORK.COM - Ketimpangan penguasaan lahan kembali jadi sorotan usai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkap bahwa hampir setengah dari total lahan bersertifikat di Indonesia hanya dikuasai oleh 60 keluarga.

Dari 55,9 juta hektare tanah bersertifikat, sekitar 48 persennya—atau lebih dari 26 juta hektare—dikuasai oleh kelompok elite melalui skema korporasi.

Di balik data mencengangkan itu, sejumlah nama besar mulai disorot publik. 

Di antaranya, konglomerasi seperti Sinar Mas Group dan Jhonlin Group, serta tak kalah mengejutkan, keluarga Presiden Prabowo Subianto juga disebut-sebut sebagai bagian dari pemilik lahan skala raksasa.

Meskipun Nusron Wahid enggan merinci siapa saja 60 keluarga yang dimaksud, pernyataannya membuka ruang investigasi publik.

Nusron menyebut penguasaan itu dilakukan lewat Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) oleh perusahaan-perusahaan besar yang bila ditelusuri ke pemilik manfaatnya (beneficial ownership), mengerucut pada hanya segelintir elite.

Organisasi masyarakat sipil tak tinggal diam. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) merilis analisis yang mengaitkan konsentrasi penguasaan tanah dengan nama-nama besar yang selama ini lekat dengan bisnis skala nasional.

Sinar Mas, Jhonlin Group dan Wilmar Group disebut sebut dari sekian korporasi yang menguasai lahan dalam jumlah sangat besar.

Namun yang paling ironis, menurut Sekretaris AGRA, Saiful Wathoni, adalah fakta bahwa keluarga Presiden Prabowo Subianto juga termasuk dalam jajaran tersebut.

Hal ini menimbulkan paradoks dalam narasi pemerataan agraria yang selama ini dijanjikan pemerintah.

Kritik terhadap Janji Reforma Agraria

Alih-alih menunjukkan langkah progresif, AGRA menilai tidak ada sinyal konkret bahwa pemerintahan Prabowo bergerak untuk mengurai ketimpangan struktural ini.

Bahkan, praktik-praktik lama seperti perampasan lahan dan penggusuran atas nama proyek strategis nasional dinilai masih marak terjadi.

“Reforma agraria itu bukan hanya bagi-bagi sertifikat, tapi restrukturisasi penguasaan tanah secara menyeluruh. Ini tidak bisa dilakukan bila pelaku utamanya justru duduk di lingkar kekuasaan,” tegas Saiful.

AGRA mendesak agar pemerintah tidak sekadar mengedepankan retorika keadilan, melainkan segera mengambil langkah korektif dengan membatasi konsentrasi kepemilikan lahan oleh korporasi besar, dan memulihkan hak rakyat atas tanah.

Ketimpangan Lahan

Dalam forum publik yang digelar di Jakarta, Minggu 13 Juli 2025 Nusron Wahid mengakui bahwa ketimpangan penguasaan lahan menjadi akar dari kemiskinan struktural yang membelenggu jutaan rakyat Indonesia.