Dari Mega hingga Eks Rektor UGM Ragu Ijazah Jokowi, Beathor: Jokowi Menanti Bui

Kontroversi seputar ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke permukaan. Tidak hanya menjadi perbincangan di warung kopi atau media sosial, isu ini kini menyeret pernyataan sejumlah tokoh penting — termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hingga eks Rektor UGM Prof. Dr. Sofian Effendi.

Yang terbaru, politikus senior PDIP Beathor Suryadi menegaskan bahwa tekanan untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi bukan sekadar isapan jempol. Menurutnya, jika Jokowi tak segera menampilkan bukti sah, maka jalan menuju jeruji besi semakin terbuka.

“Kata Bu Mega, kalau punya ijazah dan asli, tunjukkin dunk. Tidak berani menampilkan berarti tidak punya,” ujar Beathor kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (28/5/2025) menyitir pernyataan Megawati yang selama ini dikenal sebagai sosok yang mengorbitkan Jokowi ke panggung nasional.

Menurut Beathor, pernyataan Megawati adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Jokowi. “Kata Ahok… Pejabat yang tidak berani menampilkan ijazahnya karena yakin ijazah miliknya adalah palsu. Suatu saat Ahok akan tampil,” tambah Beathor.

Pernyataan Ahok yang dikutip Beathor menggarisbawahi bahwa keraguan ini tidak hanya datang dari pihak luar atau oposisi, tetapi dari orang-orang yang pernah dekat dengan Jokowi. Ahok, yang sempat menjadi wakilnya di Jakarta, dikenal blak-blakan dan sering bicara keras soal kejujuran di birokrasi.

Lebih tajam lagi, Prof. Dr. Sofian Effendi, mantan Rektor UGM, juga disebut oleh Beathor sebagai salah satu pihak yang meragukan Jokowi memiliki ijazah sah dari Universitas Gadjah Mada. “Bu Mega, Ahok, dan Prof. Sofian memperkuat bahwa Jokowi bakal masuk penjara karena ngak punya ijazah,” tegas Beathor.

Isu soal ijazah Jokowi sebenarnya sudah lama beredar, bahkan sejak Pilpres 2014. Kala itu, berbagai pihak mencoba menggugat keabsahan dokumen pendidikan Jokowi. Namun, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan institusi-institusi lain menyatakan dokumen Jokowi sah dan memenuhi syarat pencalonan.

Beathor menyebut bahwa publik harus mendesak Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya secara terbuka — bukan hanya cukup dengan pernyataan lembaga resmi.