Evaluasi FTA: Bahlil, Tito Karnavian, LBP dan Budi Arie Secepatnya Diganti, Gibran Dimakzulkan!

Evaluasi FTA: Bahlil, Tito Karnavian, LBP dan Budi Arie Secepatnya Diganti, Gibran Dimakzulkan!

Dengan pertimbangan pelik dan luasnya spektrum permasalahan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Joko Widodo, Forum Tanah Air (FTA) melakukan evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto, setelah satu semester (6 bulan), tidak seperti kelaziman 100 hari.

Dalam kajian dan diskusi evaluasi satu semester kabinet Merah Putih, FTA menyajikan analisis, membahas pencapaian dan tantangan yang dihadapi. 

Secara khusus FTA membatasi ruang lingkup evaluasi kajian dan diskusi dalam 4 bidang yang dianggap sangat krusial dalam menentukan keadaan dan keberadaan bangsa dan negara kedepannya, yakni  Hukum & HAM, Politik, Ekonomi dan Pertahanan dan Keamanan

Evaluasi kajian dan diskusi, memakai pendekatan analisa pakar (expert judgement) sesuai bidangnya dalam 4 kategori yang dibahas. 

Metode kajian dan diskusi efektif dilakukan secara maraton dari tanggal 15 – 26 Maret 2025. Para pakar tersebut adalah; Dr. Zaenal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil, Ph.D., Chusnul Mar’iyah, Ph.D, Dr. Anthony Budiawan, MBA, CMA, Dr. Ir. Marwan Batubara, MSc, Dr. Slamet Ginting, S.IP, MSc, Dr. Feri Amsari, S.H, M.H, LL.M, Dr. Anton Permana, S.IP, M.H

Diskusi secara daring dihadiri oleh diaspora dari beberapa negara seperti, USA, Jerman, Swiss, Canada, Australia, Hongkong, Singapura, Jepang, UAE. 

Turut hadir pula koordinator FTA dari berbagai Provinsi di Indonesia. Diskusi dipandu oleh Tata Kesantra, Ketua Umum FTA.

Dalam kajian dan diskusi tersebut juga dilakukan evaluasi dengan metode kualitatif untuk mendapat wawasan dan persepsi pakar dan publik yang hadir dalam pembahasan kajian dan diskusi terhadap kebijakan pemerintah Prabowo dengan kabinet Merah Putihnya.

Selain itu, dilakukan juga evaluasi dengan metode kuantitatif untuk mengukur kebijakan yang diambil melalui data statistik dan survei, untuk memperkuat hasil evaluasi kualitatif. 

Survei dilakukan dengan memberi kuesioner kepada masyarakat luas melalui anggota dan jaringan FTA yang tersebar di 5 benua dan 38 provinsi di Indonesia, dari tanggal 1 – 4 Mei 2025.

Sebagai komunitas yang tidak berafiliasi atau menjadi “underbow” dari partai, organisasi massa atau lembaga lembaga formal maupun non-formal atau menjadi pendukung sosok dan figur tertentu, Forum Tanah Air adalah komunitas yang sangat majemuk. 

Anggota ataupun jaringan FTA bisa mempunyai berbagai latar belakang berbeda, baik dalam pilihan politiknya, basis organisasinya maupun ideologinya.

Berdasarkan hal hal tersebut maka hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner akan menjadi lebih komprehensif dengan sebaran demografi dan beragamnya latar belakang responden. 

Pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner berhubungan erat dengan temuan dan hasil evaluasi kualitatif pemerintahan Prabowo beserta kabinet Merah Putihnya.

Populasi dalam survei sebanyak 853 responden yang menjawab kuesioner yang dikirim melalui aplikasi kepada anggota dan jaringan FTA, mulai tanggal 1 – 4 Mei 2025. 

Melalui tulisan ini tidak disertai  pembahasan kasus perkasus karena dirangkai dalam kajian kualitatif maupun kuantitatif yang disertai grafik hasil angket  dengan 16 pertanyaan tentang kinerja 4 bidang yang dibahas, karena hasil nya cukup panjang sebanyak 24 halaman. 

Penulis hanya mengambil beberapa sorotan tajam disertai bahasan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Presiden Prabowo

Tantangan dan Hambatan

1. Dari kasus-kasus yang dikaji dan dibahas menggambarkan betapa ketiga lembaga Aparat Penegak Hukum; Kehakiman, Kepolisian dan Kejaksaan perlu di reformasi secara besar besaran. 

Perlu dibuat roadmap untuk penertiban ketiga institusi tersebut, agar terjadi penyegaran penegakan hukum di Indonesia. 

Tanpa reformasi radikal pada pelaksanaan/penerapan hukum maka akan sulit bagi Prabowo Subianto dan kabinetnya untuk melakukan perubahan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. 

Hanya dibutuhkan niat dan keinginan yang kuat dari Prabowo Subianto sebagai Presiden yang punya kekuasaan sangat besar untuk melaksanakannya.

2. Sekalipun pemerintahan Prabowo Subianto cukup tanggap dan tegas dalam menanggapi kasus kasus yang terjadi di awal pemerintahannya namun penyelesaian kasusnya terkesan tidak tuntas sampai ke akarnya karena penindakan terhadap yang terlibat hanya sampai pada level tertentu saja. 

Hal ini bisa terlihat di kasus pemagaran laut di PIK 2 hingga penerbitan HGB sepanjang pagar laut tersebut. 

Persoalan pagar laut hanya di proses di satu Desa saja yaitu Desa Kohod, sementara 15 desa lainnya yang dilewati pagar laut tidak diproses, termasuk siapa yang membiayai dan mendalangi pembuatan pagar laut tersebut.

3. Dalam kasus korupsi di Pertamina juga demikian, akar permasalahan dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran tidak di dalami, sehingga dikhawatirkan kejadian seperti ini terulang kembali di kemudian hari dengan pemain yang berbeda. 

Mafia Migas tidak tersentuh, pihak yang sangat bertanggung jawab atas kemelut ini yaitu kementerian BUMN juga lepas dari tanggung jawab hukum. 

Hal ini ditegaskan oleh Kejaksaan Agung yang memberi pernyataan secara terbuka bahwa BUMN tidak terlibat dalam kasus di Pertamina.

4. Beberapa masalah utama yang menjadi sorotan publik terhadap situasi politik di pemerintahan Prabowo ini bisa dikatakan mulai sejak awal pemerintahannya, bahkan jauh sebelum kontestasi pemilu itu dilaksanakan. 

Masuknya Gibran Rakabumi Raka melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan dirinya menjadi wakil presiden Prabowo pada kontestasi pemilu 2024, dianggap sebagai beban Prabowo yang harus dipikul selama pemerintahannya. 

Merubah stigma yang melekat pada Prabowo tersebut tidak mudah karena harus mengorbankan wakil presidennya yaitu Gibran Rakabumi Raka untuk lengser  ke  prabon,  secara  sukarela  atau  secara  terpaksa.

5. Dengan kabinet gemuk dari pemerintahan koalisi yang besar, apakah Prabowo akan punya kesempatan yang lebih besar untuk membenahi bangsa dan negara lebih baik atau justru sebaliknya. 

Permasalahan yang muncul di awal kontestasi dan pencalonan Prabowo di pemilu 2024, ditambah lagi dengan proses pembentukan kabinet yang jauh dari proses meritokrasi bahkan diduga kuat adanya campur tangan mantan presiden Joko Widodo, membuat Prabowo harus melakukan keputusan radikal untuk mematahkan stigma pemerintahannya sebagai kelanjutan dari Joko Widodo.

6. Komunikasi publik dan komunikasi politik dari pemerintahan Prabowo yang buruk harus diperbaiki agar rakyat mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat. 

Tanpa komunikasi yang baik, bukan mustahil dukungan rakyat terhadap Prabowo dan pemerintahannya semakin berkurang karena langkah dan kebijakan kebijakan yang diambil tidak tersosialisasi dan terinformasi dengan baik ke masyarakat.

7. Kebijakan dalam bidang fiskal menjadi isu utama. Pemerintah belum memperlihatkan upaya dan kebijakan yang akan diambil agar bisa mengembalikan kerugian akibat penurunan pendapatan dari pajak. 

Sementara itu beban hutang dan bunga yang tinggi akan semakin memberatkan keuangan negara.

8. Kebijakan moneter belum memperlihatkan membaiknya transaksi luar negeri serta penguatan nilai tukar Rupiah. 

Fakta bahwa Rupiah terdepresiasi di hampir seluruh mata uang dunia dalam 6 bulan terakhir, tidak bisa dianggap remeh. 

Belum lagi masalah menarik investasi asing (capital inflow) menjadi lebih sulit dengan situasi ekonomi seperti ini, dimana yang terjadi justru larinya modal dari dalam ke luar negeri (capital outflow).